News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

Para Menlu ASEAN Sepakati Gunakan 'Pendekatan Bersatu' untuk Sikapi Kondisi Myanmar

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menlu ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (3/2/2022). Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN menyepakati pendekatan bersatu atau 'The United Approach' dalam menyikapi kondisi Myanmar.

Hanya sedikit kendaraan dan sebagian besar bus kosong melintas di jalan.

Jalan-jalan menuju kuil Buddha Shwedagon yang terkenal, yang biasanya dipadati para jemaah, juga sepi.

Di tempat lain, kelompok-kelompok kecil melakukan protes damai menentang kekuasaan militer.

Di negara tetangga Thailand, ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta mengadakan unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di ibu kota.

Seruan "kami adalah rakyat, kami memiliki masa depan" dan "revolusi harus menang" bergema saat banyak orang berdatangan dengan foto-foto pemimpin yang digulingkan, menyerukan pembebasannya.

Aung San Suu Kyi (77) menjalani beberapa hukuman penjara dengan total 33 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam serangkaian dakwaan yang diajukan oleh militer.

Partainya mengatakan semua tuduhan itu bermotif politik.

“Tahun ini sangat menentukan bagi kami untuk benar-benar menumbangkan rezim militer,” kata Acchariya, seorang biksu Buddha yang menghadiri aksi protes di Thailand, kepada Reuters.

Junta telah membuat Myanmar mengalami krisis ekonomi serta keamanan, menggagalkan reformasi progresif selama beberapa dekade dan mengundang sanksi internasional baru.

Junta awalnya melakukan kudeta dengan alasan bahwa pemilihan umum pada tahun 2020 telah dicurangi.

Sekarang, junta menganggap penumpasan terhadap para pembangkang sebagai upaya melawan "teroris".

Junta menyamakan pengunjuk rasa dengan kelompok-kelompok militan yang telah lama beroperasi di pinggiran negara.

Pada hari Rabu, Min Aung Hlaing mengatakan militer akan melindungi konstitusi negara dan pemilihan multi-partai harus diadakan.

Namun ia tidak memberikan batas waktu untuk kemungkinan diadakannya pemilihan.

Sementara itu, pemilihan tidak dapat dilakukan saat status darurat diberlakukan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini