Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN menyepakati pendekatan bersatu atau 'The United Approach' dalam menyikapi kondisi Myanmar.

Pernyataan ini diulang Menlu Indonesia Retno Marsudi pada konferensi pers rangkaian pertemuan Menlu ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Menlu RI menegaskan, bagi Indonesia, Five-Point Consensus (5PC) masih menjadi acuan utama mengatasi krisis Myanmar.

Baca juga: Menlu ASEAN Tiba di Sekretariat ASEAN, Perwakilan Myanmar Absen 

Isu Myanmar dibahas dalam Working Lunch, pertemuan yang khusus untuk membahas review implementasi 5PC dan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-32.

"Dalam Working Lunch, para Menlu menegaskan kembali pendekatan bersatu, saya ulangi, pendekatan bersatu dalam menyikapi situasi di Myanmar melalui 5PC," kata Retno.

Dalam hal Myanmar, Indonesia akan mengedepankan tiga pendekatan.

Pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif.

Menlu Retno juga membagikan keterlibatan awal dia dengan semua pemangku kepentingan.

Kedua, membangun kondisi yang kondusif untuk membuka jalan bagi dialog yang inklusif.

Retno mengatakan, dua isu penting untuk kondisi yang kondusif, yakni pengurangan kekerasan dan kelanjutan bantuan kemanusiaan.

Menurutnya, kedua kondisi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan.

Ketiga, mensinergikan upaya ASEAN dengan negara tetangga yang peduli dan Utusan Khusus PBB dan negara lain.

"Semua anggota dalam jamuan makan siang tersebut memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan Indonesia dalam mengatasi situasi di Myanmar," kata Retno.

Selama makan siang kerja, Retno berujar, para Menlu ASEAN berdiskusi dan menyetujui untuk mendesak kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif di Myanmar;

Baca juga: Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia

ASEAN juga mendorong dialog nasional yang inklusif, sebab hal itu adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi di Myanmar.

"Lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk dialog yang inklusif, dengan mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan," ujarnya.

Indonesia tidak mengundang junta militer Myanmar untuk hadir di penyelenggaraan ASEAN keketuaan Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non politik untuk hadir di penyelenggaraan ASEAN.

Namun, tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir pada pertemuan Menlu hari ini, dengan kosongnya kursi Myanmar.

2 Tahun Kudeta Myanmar

Para pengunjuk rasa di Myanmar memperingati dua tahun kudeta militer dengan "aksi diam" dan kembali bersumpah untuk memulihkan demokrasi yang direbut dari mereka.

Dilansir Independent, hampir 1,2 juta orang mengungsi di dalam negeri dan lebih dari 70.000 orang meninggalkan negara itu dalam dua tahun sejak kudeta Myanmar, menurut perkiraan PBB.

Asosiasi Bantuan Independen untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas yang melacak pembunuhan dan penangkapan, mengklaim setidaknya 2.940 warga sipil telah dibunuh oleh pihak berwenang.

17.572 lainnya telah ditangkap sejak 1 Februari 2021, dengan 13.763 di antaranya masih berada di balik jeruji besi.

Pada hari Rabu (1/2/2023), kelompok pro-demokrasi meminta warga sipil untuk diam di rumah untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas dalam menghadapi tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara.

Badan Koordinasi Pemogokan Umum oposisi, yang dibentuk setelah kudeta, mendesak orang untuk tetap tinggal di dalam rumah atau tempat kerja mereka dari pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Foto dan video yang dibagikan di media sosial menunjukkan jalan-jalan kosong di Yangon, pusat komersial dan bekas ibu kota.

Hanya sedikit kendaraan dan sebagian besar bus kosong melintas di jalan.

Jalan-jalan menuju kuil Buddha Shwedagon yang terkenal, yang biasanya dipadati para jemaah, juga sepi.

Di tempat lain, kelompok-kelompok kecil melakukan protes damai menentang kekuasaan militer.

Di negara tetangga Thailand, ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta mengadakan unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di ibu kota.

Seruan "kami adalah rakyat, kami memiliki masa depan" dan "revolusi harus menang" bergema saat banyak orang berdatangan dengan foto-foto pemimpin yang digulingkan, menyerukan pembebasannya.

Aung San Suu Kyi (77) menjalani beberapa hukuman penjara dengan total 33 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam serangkaian dakwaan yang diajukan oleh militer.

Partainya mengatakan semua tuduhan itu bermotif politik.

“Tahun ini sangat menentukan bagi kami untuk benar-benar menumbangkan rezim militer,” kata Acchariya, seorang biksu Buddha yang menghadiri aksi protes di Thailand, kepada Reuters.

Junta telah membuat Myanmar mengalami krisis ekonomi serta keamanan, menggagalkan reformasi progresif selama beberapa dekade dan mengundang sanksi internasional baru.

Junta awalnya melakukan kudeta dengan alasan bahwa pemilihan umum pada tahun 2020 telah dicurangi.

Sekarang, junta menganggap penumpasan terhadap para pembangkang sebagai upaya melawan "teroris".

Junta menyamakan pengunjuk rasa dengan kelompok-kelompok militan yang telah lama beroperasi di pinggiran negara.

Pada hari Rabu, Min Aung Hlaing mengatakan militer akan melindungi konstitusi negara dan pemilihan multi-partai harus diadakan.

Namun ia tidak memberikan batas waktu untuk kemungkinan diadakannya pemilihan.

Sementara itu, pemilihan tidak dapat dilakukan saat status darurat diberlakukan.