News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Fakta-fakta Situasi Politik Israel Memanas, Berawal dari Perombakan Yudisial Pemerintah Netanyahu

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Endra Kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Para pengunjuk rasa berkumpul dengan plakat dan bendera nasional di luar parlemen Israel di Yerusalem di tengah demonstrasi yang sedang berlangsung dan seruan untuk pemogokan umum terhadap dorongan kontroversial pemerintah sayap kanan untuk merombak sistem peradilan, pada 27 Maret 2023. Berikut fakta-fakta situasi politik Israel yang memanas.

The Times of Israel melaporkan, aksi protes ini telah diadakan di Israel selama 12 minggu berturut-turut.

Pada Sabtu lalu, hampir 300.000 pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv, salah satu kota besar di negeri zionis itu.

Tindakan ilegal

Menteri Kebudayaan Israel, Micky Zohar yang juga orang kepercayaan Netanyahu, mengatakan partainya akan mendukungnya jika dia memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan yudisial.

Baca juga: PM Netanyahu Pecat Menhan Gallant Setelah Minta Reformasi Peradilan Dihentikan

Konsul Jenderal Israel di New York, Asaf Zamir (kiri), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (tengah), dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant (kanan). (Twitter)

Media Israel mengatakan para pemimpin dalam koalisi Netanyahu akan bertemu pada Senin (27/3/2023) pagi.

Pengumuman yang dilakukan Netanyahu tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal oleh Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara.

"Tadi malam Anda secara terbuka mengumumkan bahwa Anda berniat melanggar putusan Mahkamah Agung dan bertindak bertentangan dengan pendapat penasehat hukum pemerintah," tulis Gali Baharav-Miara dalam surat terbuka, dikutip dari CNN.

Pernyataan itu, katanya, "ilegal dan terkontaminasi oleh konflik kepentingan".

Langkah tersebut meningkatkan pertaruhan lebih jauh dalam kontroversi nasional yang telah mengirim puluhan ribu demonstran ke jalan-jalan Israel.

Baca juga: Aksi Protes Meluas di Israel, Naftali Bennett Desak Netanyahu Hentikan RUU Reformasi Peradilan

Surat Baharav-Miara merujuk pada perjanjian konflik kepentingan yang diamanatkan pengadilan yang diterima Netanyahu, untuk memungkinkannya membentuk pemerintahan meskipun diadili atas berbagai tuduhan korupsi.

Presiden Israel serukan penghentian segera rencana reformasi peradilan

Dikutip Al Jazeera, Presiden Israel Isaac Herzog telah menyerukan penghentian segera rencana reformasi peradilan kontroversial pemerintah yang telah memicu protes jalanan selama berbulan-bulan di negara itu.

“Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab yang diperlukan, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Pada 2019, Netanyahu didakwa melakukan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap setelah tiga tahun penyelidikan.

Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah saat persidangan berlanjut.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini