Taiwan telah melacak Shandong di Pasifik Barat sejak minggu lalu.

Wartawan Reuters di pantai dekat kota Fuzhou, China, pada hari ini melihat latihan terpisah yang jauh lebih sederhana, dengan sebuah kapal perang menembaki target.

Latihan-latihan tersebut diumumkan sebelum latihan besar-besaran China di sekitar Taiwan. Fuzhou terletak dekat dengan kepulauan Matsu yang dikuasai Taiwan.

Bela Negara

Tsai mengatakan angkatan bersenjata Taiwan bereaksi dengan tenang dan profesional terhadap latihan militer China, dan dia berterima kasih kepada semua orang yang terlibat.

"Meskipun latihan militer China telah berakhir, militer dan tim keamanan nasional negara ini akan terus berada di pos mereka dan membela negara," tambahnya.

Latihan ini juga menimbulkan kekhawatiran di Jepang, terutama karena pulau-pulau di bagian selatan negara itu berada dekat dengan Taiwan dan dapat terjebak dalam konflik.

Pulau Okinawa di Jepang adalah tuan rumah bagi pangkalan angkatan udara utama AS, dan pada Agustus lalu ketika China menggelar latihan perang untuk memprotes kunjungan Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, ke Taipei, rudal-rudal Tiongkok mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang.

Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada pada hari ini menggambarkan latihan militer Cina di sekitar Taiwan sebagai "latihan yang mengintimidasi" untuk merebut kendali laut dan udara di sekitar pulau itu.

Baca juga: Militer China berlatih pengepungan Taiwan, sebagai tanggapan kunjungan Tsai Ing-wen ke AS

China tampaknya telah menunjukkan "sikap tanpa kompromi" terkait masalah Taiwan melalui latihan tersebut, kata Hamada kepada wartawan.

Kehidupan di Taiwan tetap berjalan seperti biasa meskipun ada ketegangan, tanpa ada tanda-tanda kepanikan atau gangguan, dan penerbangan sipil di sekitar pulau itu, termasuk di atas Selat Taiwan, juga tidak terganggu.

Baik partai yang berkuasa maupun partai oposisi di Taiwan, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang jarang terjadi, mengeluarkan pernyataan bersama dari kaukus parlemen mereka yang mengutuk latihan tersebut.

"Rakyat dan pemerintah Taiwan memiliki hak untuk melakukan pertukaran normal dengan negara-negara lain dan berkontribusi pada komunitas internasional melalui partisipasi internasional," kata pernyataan tersebut.

"Otoritas Tiongkok tidak memiliki hak untuk menghalangi dan tidak dapat mengubah keinginan kuat rakyat Taiwan untuk keluar ke dunia," tambah mereka.