TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Jokowi kemungkinan besar batal berada dalam satu podium dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di acara KTT BRICS  Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus mendatang.

Pasalnya, pemerintah Afrika Selatan mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan hadir di KTT BRICS tersebut.

Putin akan digantikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengingat statusnya sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Afrika Selatan sendiri merupakan salah satu negara yang menandatangani Statuta Roma, dasar pendirian ICC.

Kewajiban menangkap Putin pun membuat pemerintahan Cyril Ramaphosa menghadapi dilema.

Baca juga: Afsel Pastikan Vladimir Putin Tak Hadiri KTT BRICS, Presiden Cyril Ramaphosa Serba Salah

Pada Rabu (19/7/2023), kantor kepresidenan Cyril Ramaphosa mengonfirmasi bahwa Putin setuju untuk tidak hadir.

Pengumuman ini disampaikan usai Ramaphosa bertelepon dengan pemimpin Rusia itu beberapa hari belakangan.

Pemerintahan Ramaphosa sendiri telah menyampaikan undangan ke seluruh pemimpin BRICS sebelum ICC menerbitkan surat perintah penangkapan Putin pada Maret 2023 lalu.

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Sebelumnya, Ramaphosa menyampaikan keberatannya jika diwajibkan ICC menangkap Putin.

Ia menyebut penangkapan Putin sama saja deklarasi perang terhadap Rusia.

"Rusia telah memperjelas bahwa menangkap Presiden yang menjabat akan dianggap deklarasi perang," kata Ramaphosa dikutip Al Jazeera, Selasa (18/7/2023).

Jokowi Akan Hadiri BRICS

Pekan lalu, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi akan menghadiri secara langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Afrika Selatan.