TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin kudeta Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, berjanji untuk mengembalikan Niger ke pemerintahan sipil dalam waktu tiga tahun.
Jenderal Abdourahamane Tchiani membuat pengumuman tersebut setelah bertemu dengan mediator dari Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) di Niamey, Sabtu (19/8/2023).
ECOWAS telah mengancam tindakan militer untuk membatalkan penggulingan Presiden Mohamed Bazoum bulan lalu jika pembicaraan gagal.
Abdourahamane Tchiani mengatakan Niger tidak menginginkan perang tapi akan mempertahankan diri dari intervensi asing.
"Jika serangan akan dilakukan terhadap kami, itu tidak akan menjadi jalan-jalan di taman seperti yang dipikirkan beberapa orang," kata Abdourahamane Tchiani dalam pidatonya di televisi pada Sabtu (19/8/2023) malam, seperti diberitakan BBC Internasional.
Abdourahamane Tchiani juga menegaskan kembali kritik terhadap apa yang disebutnya sebagai sanksi "ilegal dan tidak manusiawi" yang dijatuhkan oleh ECOWAS di negara yang terkurung daratan itu.
Baca juga: ECOWAS Setujui Hari H untuk Intervensi Militer di Niger, Opsi jika Upaya Diplomasi Gagal
Sanksi ini termasuk pemutusan listrik, yang mengakibatkan pemadaman listrik di Niamey dan kota-kota besar lainnya, serta memblokir impor penting.
Para sopir truk terjebak selama berminggu-minggu menunggu untuk membawa persediaan, sehingga menaikkan harga makanan.
"Sanksi tidak dibuat dengan tujuan mencari solusi tetapi untuk membuat kita bertekuk lutut dan mempermalukan kita," kata Abdourahamane Tchiani.
Pemimpin junta Niger mengatakan prinsip dari langkah itu akan diputuskan dalam waktu 30 hari dalam dialog yang akan digelar oleh Dewan Militer.
"Baik Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air maupun rakyat Niger tidak menginginkan perang dan tetap terbuka untuk dialog," katanya.
Ribuan pria datang ke stadion di Niamey pada Sabtu (20/8/2023) untuk mendaftar pasukan sukarelawan jika terjadi invasi, lapor kantor berita Reuters.
ECOWAS Tolak Keinginan Junta Niger
Baca juga: Pemimpin Mali Telepon Putin, Rusia Desak Resolusi Damai untuk Kudeta Niger
Ecowas menolak jangka waktu tiga tahun setelah pembicaraan pada Minggu (20/8/2023).
"Ecowas tidak lagi menerima transisi berkepanjangan di kawasan itu. Mereka hanya harus bersiap-siap untuk menyerahkannya dalam waktu sesingkat mungkin," kata Abdel-Fatau Musah, Komisioner ECOWAS untuk Urusan Politik, Perdamaian dan Keamanan, kepada BBC Internasional.
"Semakin cepat mereka mengembalikan kekuasaan kepada warga sipil dan berkonsentrasi pada tanggung jawab utama mereka yaitu mempertahankan integritas wilayah Niger, semakin baik bagi mereka," tambahnya.
Kudeta Militer di Niger
Baca juga: Kirim Utusan Bertemu Junta Militer Niger, AS Tancapkan Belati ke Punggung Prancis
Pada 26 Juli 2023, sekelompok tentara dari Pengawal Presiden Niger melancarkan kudeta dan mengumumkan Presiden Mohamed Bazoum digulingkan.
Gerakan kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Abdurahmane Tchiani, lapor France24.
Junta Niger kemudian membentuk Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP) untuk mengatur negara
Jenderal Abdurahmane Tchiani mengatakan dirinya adalah kepala pemerintahan Niger yang menggantikan Presiden Mohamed Bazoum.
Anggota Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) menuntut agar junta Niger mengembalikan pemerintahan kepada Presiden Bazoum.
Dialog pihak ECOWAS dan junta Niger belum menghasilkan keputusan damai.
Sementara itu, ECOWAS mengatakan mereka telah mengaktifkan pasukan siaga untuk opsi intervensi militer jika gagal bernegosiasi dengan junta Niger.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Niger