Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, menemukan ada jaringan perdagangan manusia dalam perang Rusia vs Ukraina.
Bruno Rodriguez mengatakan bahwa orang-orang Kuba direkrut untuk menambah jumlah tentara Rusia.
Pada Agustus lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, meminta supaya jumlah tentara ditambah setelah pasukan tempurnya berkurang dalam perang di Ukraina.
Baca juga: Ukraina Kehilangan Tank Challenger 2 untuk Pertama Kalinya dalam Perang
Media asal Rusia, Ryazan Gazette, sejak saat itu melaporkan bahwa orang Kuba yang tinggal di Rusia bergabung dengan pasukan tentara untuk berperang di Ukraina.
Sebagai ucapan terima kasih karena membantu Rusia dalam perang, orang-orang Kuba itu dijanjikan menjadi warga negara Rusia.
Dilansir BBC, masih belum jelas apakah pernyataan Bruno Rodriguez itu berhubungan atau tidak dengan laporan dari Ryazan Gazette.
Pernyataan itu hanya menegaskan bahwa Kuba memiliki posisi historis yang tegas dan jelas terhadap penggunaan tentara bayaran.
"Kami akan bertindak tegas terhadap mereka yang... terlibat dalam perdagangan manusia dengan tujuan merekrut warga Kuba untuk mengangkat senjata di negara mana pun," tulis Menteri Luar Negeri Kuba itu akun Twitter atau X via BBC.
Guna melawan perekrutan tersebut, Bruno mengatakan bahwa Kuba akan menggunakan "kekuatan hukum".
Pernyataan itu menunjukkan hubungan yang tak biasa antara Kuba dengan Rusia yang selama ini terjalin.
Sebab sebelumnya kedua negara itu memiliki hubungan yang erat.
BBC melaporkan bahwa dua bulan yang lalu, menteri pertahanan Kuba dan Rusia mengadakan pembicaraan di Moskow.
Kemudian menteri luar negeri Rusia sempat mengunjungi Kuba pada April sebagai bagian dari tur ke sekutu Rusia di Amerika Latin.
Bagaimanapun, kedua negara itu merupakan sekutu dekat sejak Revolusi Kuba, ketika mantan presiden Kuba, Fidel Castro merebut kekuasaan pada tahun 1959.
Fidel Castro banyak memihak Rusia dalam perang dingin antara Rusia dengan Amerika Serikat.
Berkat keberpihakannya itu, Havana kemudian mendapatkan bantuan ekonomi, politik, dan militer dari Moskow.
Sementara itu, kesepakatan rahasia pada tahun 1962 yang mengizinkan Uni Soviet--sekarang Rusia--untuk menempatkan rudal nuklir di Kuba untuk menghalangi upaya baru AS untuk menginvasi pulau tersebut memicu salah satu konfrontasi paling berbahaya dalam Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.
Meskipun krisis rudal Kuba berakhir dengan damai setelah pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev dan Presiden AS, John F. Kennedy mencapai kesepakatan, hubungan Kuba dengan AS masih tetap tegang.
Salah satunya karena sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Kuba selama puluhan tahun.
(Tribunnews.com/Deni)