Milisi Perlawanan Regional Kian Garang, Kataib Hizbullah: Serang Hingga Tentara Terakhir AS Angkat Kaki dari Irak!
TRIBUNNEWS.COM - Berlarutnya Perang Gaza antara milisi pembebasan Palestina, termasuk Hamas dengan tentara Israel kian memicu pergolakan di kawasan timur tengah, utama terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) dan Barat.
AS yang dianggap sebagai suporter utama Israel, makin intens mendapat serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur militer mereka di berbagai wilayah, termasuk di Irak dan Suriah.
Pada Sabtu (9/12/2023), Abu Ali al-Askari, seorang pejabat senior di faksi Kataib Hizbullah di Irak, bersumpah dalam sebuah pernyataan kalau perlawanan Irak akan terus menghadapi pasukan AS di Irak sampai “tentara terakhir” diusir dari negara tersebut.
“Operasi jihadis kami melawan pendudukan Amerika akan terus berlanjut sampai tentara terakhir disingkirkan dari Irak,” kata Askari.
Baca juga: Kedutaan Besar Amerika di Irak Dihajar Tiga Roket, Pangkalan Militer di Suriah Diserang Milisi
Satu di antara sinyal meningkatnya eskalasi keamanan regional ditandai oleh serangan roket ke Kedutaan Besar AS di Bagdad pada Jumat (8/12/2023).
Serangan ini direspons oleh seorang pejabat Irak dengan mengatakan kalau Kedutaan Besar AS di Baghdad akan tetap menjadi pangkalan terdepan untuk mengelola operasi militer dan keamanan terhadap Irak.
“Operasi (Serangan) kemarin menandai dimulainya fase konfrontasi baru, dan hari-hari mendatang akan menentukan intensitas tanggapan kami. Setiap kebodohan musuh Amerika akan ditanggapi dengan tindakan pembalasan yang keras dan perluasan operasi,” tambah pejabat itu.
Baca juga: AS, Arab Saudi, dan UEA Bahas Rencana Aksi Militer Gempur Ansarallah Houthi Yaman
Selain serangan kedutaan, sebelas serangan drone dan rudal juga dilakukan terhadap beberapa pangkalan AS di Irak dan Suriah pada Jumat, 8 Desember.
Serangan tersebut diklaim oleh koalisi faksi Perlawanan Islam Irak, yang dibentuk pada bulan Oktober untuk menghadapi pasukan AS yang mendukung Israel dalam operasi militer di Gaza, Palestina.
“Sebagai respons terhadap kejahatan yang dilakukan musuh terhadap rakyat kami di Gaza, Perlawanan Islam di Irak kemarin menargetkan basis pendudukan Amerika di Irak dan Suriah dengan sebelas operasi, menyerang mereka dengan puluhan rudal dan drone,” kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan pada 9 Desember.
Serangan-serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di Irak dan Suriah telah berlangsung sejak perang Gaza-Israel dimulai pada bulan Oktober dan hanya dihentikan sebentar selama gencatan senjata tujuh hari sebelum dilanjutkan kembali dengan intensitas yang lebih besar.
Pesawat-pesawat tempur AS telah melakukan beberapa putaran serangan udara di Irak baru-baru ini sebagai tanggapan atas serangan yang terus menerus.
Lima pejuang perlawanan Irak tewas dalam serangan AS di Kirkuk pada 3 Desember.
Baca juga: AS, Arab Saudi, dan UEA Bahas Rencana Aksi Militer Gempur Ansarallah Houthi Yaman
Poros Perlawanan Regional Bergerak
Sementara itu, elemen lain dari Poros Perlawanan regional juga meningkatkan aktivitas mereka, termasuk gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon dan gerakan perlawanan Ansarallah di Yaman.
Hizbullah telah memperluas jangkauan sasarannya di Israel di dekat perbatasan Lebanon, dan terus melakukan serangan setiap hari terhadap situs militer dan pertemuan tentara.
Yaman juga mengatakan kalau mereka akan memperluas operasi maritim yang telah mereka lakukan baru-baru ini terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan tempat lain.
Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Saree mengumumkan pada tanggal 9 Desember kalau mereka akan mencegah lewatnya kapal apa pun dari negara mana pun yang menuju Israel di Laut Merah dan Arab, jika makanan dan obat-obatan tidak memasuki Jalur Gaza.
Menteri Penerangan Yaman di pemerintahan yang berafiliasi dengan Ansarallah di Sanaa, Daifallah al-Shami, mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa kapal-kapal “yang mengirimkan barang ke entitas pendudukan (Israel) akan menjadi sasaran.”
“Kami tidak bisa mengizinkan kapal untuk mengangkut obat-obatan dan makanan ke wilayah pendudukan, sementara masyarakat kami di Palestina dilarang melakukan hal tersebut,” tambahnya.
Keputusan tersebut diambil sebagai tanggapan atas veto AS terhadap resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
(oln/TC/almydn/*)