Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan ikut serta dalam setiap pemindahan paksa warga Palestina yang saat ini tinggal di Rafah.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Stephane Dujarric, Senin (12/2/2024).
Menurut PBB, kini tidak ada tempat yang aman di Gaza bagi warga sipil untuk pergi.
Stephane Dujarric mengatakan, PBB ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi dilakukan dengan menghormati hukum internasional, dengan menghormati sepenuhnya perlindungan warga sipil.
“Kami tidak akan menjadi pihak yang melakukan pemindahan paksa,” tegas Dujarric, Selasa (13/2/2024), dilansir The Times of Israel.
“Saat ini, tidak ada tempat yang aman di Gaza.”
“Anda tidak dapat mengirim orang kembali ke daerah yang penuh dengan persenjataan yang tidak meledak, apalagi kurangnya tempat berlindung,” jelasnya, mengacu pada bagian utara dan tengah Jalur Gaza.
Dujarric kembali menegaskan, bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza masih belum mencukupi.
Ia lantas memperingatkan bahwa persediaan yang tersedia “mungkin hanya bertahan beberapa hari.”
Diberitakan The Guardian, komentar Dujarric muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel untuk bersiap menghadapi invasi militer ke Rafah.
PM Israel telah memerintahkan militer untuk mempersiapkan serangan di Kota Gaza selatan.
Baca juga: Banyak Warga Sipil Berjatuhan di Gaza, Uni Eropa Desak Amerika Setop Kirim Bantuan Militer ke Israel
Netanyahu berjanji untuk menyediakan 'lintasan yang aman' bagi jutaan warga sipil yang tinggal di kota padat tersebut.
Namun, Netanyahu tidak merinci ke mana tepatnya warga sipil akan dievakuasi.
Amerika Serikat (AS) telah mendesak Israel untuk membuat rencana yang 'kredibel' untuk melindungi warga sipil di Rafah sebelum melancarkan serangan.