Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan baru Palestina yang terdiri dari warga Gaza dan empat wanita resmi dilantik pada Minggu (31/3/2024).
Perdana Menteri Palestina yang baru diangkat, Mohammad Mustafa mengatakan setelah dirinya dari pemerintahan baru resmi dilantik, mereka berjanji mengakhiri perang di Gaza menjadi prioritas utamanya.
“Prioritas nasional utama pemerintahan kami adalah mengakhiri perang di Gaza," katanya sambil merujuk tim barunya, dikutip dari Al Arabiya.
Ia juga mengatakan pemerintahan baru ini akan memikul tanggung jawab terhadap Gaza.
"Kami akan berupaya merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga tersebut, termasuk memikul tanggung jawab atas Gaza," jelasnya.
Kabinet baru Mohammad Mustafa terdiri dari 23 menteri.
Dari 23 menteri tersebut, mencakup empat perempuan dan enam menteri dari Gaza yaitu mantan Wali Kota Gaza City Maged Abu Ramadan yang telah diberi portofolio kesehatan.
Di antara wajah-wajah perempuan baru tersebut adalah Varsen Aghabekian.
Varsen Aghabekian adalah seorang akademisi Palestina-Armenia yang akan bekerja bersama Mustafa di Kementerian Luar Negeri, yang juga dia kendalikan.
Sebagai informasi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh pada akhir Februari.
Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas berada di bawah tekanan dari Washington.
Saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Abbas didesak untuk melakukan reformasi pemerintahan Palestina.
Baca juga: Gantikan Mohammad Shtayyeh, Presiden Palestina Tunjuk Mohammad Mustafa Jadi PM Baru
Alasan di Balik Pengunduran Diri Shtayyeh
Sebuah sumber informasi mengatakan kepada Al Mayadeen pada akhir Februari bahwa pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh adalah langkah pencegahan yang diambil Abbas dalam menghadapi tekanan yang dihadapi Otoritas Palestina (PA) dari negara-negara kawasan, komunitas internasional, dan Amerika Serikat.
Sumber tersebut mengatakan keputusan itu memiliki tujuan untuk memberikan solusi bagi dua pihak untuk menghentikan perang di Gaza.