Taiwan sigap menghadapi gempa – Pelajaran apa yang bisa dipetik Indonesia?

Puluhan orang tewas di gedung itu – satu-satunya gedung tinggi yang runtuh.

Sesiap apa Taiwan dalam menghadapi gempa?

Selang 20 tahun setelah Gempa 1999 terjadi, surat kabar Taiwan United Daily News, mengutip Pusat Seismologi Nasional Taiwan yang memperkirakan apabila gempa itu terjadi pada 2019, jumlah kematiannya bisa mencapai 3.564 orang dan rumah yang runtuh bisa mencapai 32.775 unit.

Donna Wu, wakil direktur cabang Hualien untuk The Mustard Seed Mission, sebuah yayasan amal Kristen, mengatakan penduduk setempat belajar betul dari gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang melanda Hualien pada 2018.

“Saat itu tugas-tugas tidak terkoordinasi dan semua orang melakukan hal yang sama,” ujar Donna seperti dikutip Reuters.

“Kali ini, setiap grup punya tugas berbeda.”

Kota-kota dan distrik di Taiwan juga dilengkapi dengan regu penyelamat yang siap siaga 24 jam – untuk bencana apa pun.

Sebagai contoh, kurang dari sejam setelah gempa melanda pada Rabu (03/04), otoritas di Kaohsiung, kota di bagian selatan, mengirim tim ke Hualien.

Konteks lain yang bisa dilihat di sini adalah fakta bahwa Taiwan juga punya sistem darurat kalau-kalau China menyerang mereka.

Sistem peringatan dini untuk gempa di Taiwan juga merupakan sistem yang akan dipakai Taiwan apabila ada serangan udara dari China.

Pelajaran apa yang bisa dipetik Indonesia dari Taiwan?

Pakar kegempaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano, menyebut Indonesia memiliki kemiripan dengan Taiwan dalam konteks kondisi tektonik.

Meski begitu, di Indonesia, dia mengatakan masih ada kasus ketika gempa yang kekuatannya tidak terlalu besar “masih mengakibatkan kerusakan yang signifikan”.

“Misalnya seperti [gempa] di Cianjur [pada 2022],” ujarnya.

Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di Cianjur pada November 2022 menewaskan setidaknya 300 orang, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Irwan menyebut mengapa Taiwan relatif lebih siap menghadapi gempa bumi adalah akibat beberapa rangkaian gempa di masa lalu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Indonesia “jauh lebih besar” dari segi luas wilayah dibanding Taiwan.

Menurut Irwan, peta gempa Indonesia terakhir diperbarui tahun 2019 dan kini sedang dalam proses pembaruan dengan menambahkan sumber gempa.

“Untuk Taiwan, sumber gempa di daratan mereka jumlahnya kira-kira 38 sampai 40. Di Indonesia angkanya mungkin mendekati 400. Jadi skala area kita dan skala persoalan kita memang jauh lebih kompleks,” ujarnya.

“Untuk itu maka keterlibatan seluruh stakeholders menjadi sangat penting.”

Irwan juga mencatat pentingnya Indonesia untuk membangun kapasitas riset untuk menganalisis sumber-sumber gempa juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat publik.

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Iswandi Imran, menyoroti bangunan rakyat.

"Di [Indonesia] ini kan selalu saja setiap ada gempa yang paling banyak menderita kan sebenarnya bangunan rumah rakyat - yang umumnya berupa bangunan nir-rekayasa atau non-engineered,” ujarnya.

“Nah, ini memang yang paling urgent untuk segera ditangani. Yang paling mendesak tentu saja adalah bangunan-bangunan masyarakat yang berada di wilayah yang tingkat kerawanan gempanya paling tinggi.”

Selain itu, Iswandi menambahkan pentingnya mengembangkan peta risiko bencana gempa di daerah-daerah rawan gempa untuk berbagai skenario gempa yang mungkin.

“Setelah itu teridentifikasi, baru dibuat program untuk penguatan atau retrofit atau rehabilitasi seismik, terutama pada bangunan-bangunan non-engineered yang berada di wilayah tersebut,” ujarnya.

“Itu yang mungkin paling utama karena berdasarkan catatan yang ada sejauh ini, seperti gempa Cianjur, justru yang banyak menderita kerusakan saat terjadi gempa adalah bangunan rakyat, yaitu rumah. “

Di sisi lain, Prof Iswandi juga menyoroti bangunan-bangunan yang sudah ada dan dirancang dengan menggunakan ketentuan tahan gempa yang lama.

"Di Taiwan setelah Gempa [1999], banyak sekali bangunan sekolah yang dilakukan penguatan-penguatan untuk memberikan kemampuan yang lebih baik kalau gempa terjadi lagi. Nah, di aspek ini yang kita masih kurang.

“Kurangnya kenapa? Kita ini perlu dana yang besar - untuk penguatan bangunan-bangunan yang ada. Nah itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Itu melibatkan dana yang tidak sedikit,” tandasnya.

Dilansir Kompas, Guru Besar Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, Sarwidi, yang juga pakar bangunan tahan gempa, menyebut dalam survei yang dilakukannya di beberapa daerah bahwa bangunan rakyat yang memenuhi standar bangunan tahan gempa baru sekitar sepertiga dari keseluruhan rumah.

Riset yang dilakukan ahli bangunan aman gempa, Teddy Boen, pada 2015 memperlihatkan bahwa dari 30,2 juta rumah penduduk di perkotaan, sebanyak 81 persennya berada di zona gempa kuat.

Sementara dari 30,8 juta rumah di pedesaan yang berada di zona gempa kuat sebesar 85 persen.

Bangunan di zona gempa ini, terutama rumah rakyat, baik di pedesaan maupun perkotaan, umumnya belum mengikuti standar aman gempa.

Meski pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) bangunan tahan gempa yang diperbarui tahun 2019, hal ini sulit diterapkan karena kebanyakan rakyat membangun rumah sendiri oleh tukang tanpa adanya pengawasan.

“Membangun rumah tahan gempa belum menjadi prioritas masyarakat Indonesia, karena masalah biaya,” ujar pakar kegempaan ITB, Irwan Meilano.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum memiliki program subsidi untuk penguatan rumah seperti di Taiwan.

Dilansir Kompas, tata ruang di Indonesia sebagian besar juga belum memperhitungkan jarak aman dari jalur patahan di daratan.

Banyak bangunan – termasuk bangunan publik – berada tepat di daerah patahan aktif, misalnya di sekitar Patahan Lembang, Jawa Barat. Bangunan baru juga dibangun di daerah yang rawan gempa, seperti Cianjur.

Apa kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)?

Abdul Muhari, kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat jumlah korban jiwa dari gempa Hualien yang sejauh ini masih kurang dari 10 orang memperlihatkan evolusi mitigasi di Taiwan terutama dari aspek struktural sejak Gempa 1999.

"Taiwan benar-benar serius untuk memperkuat ketahanan bangunannya [...] sebenarnya [ini] memberikan pembelajaran penting untuk Indonesia bahwa ketika kita bicara gempa maka mitigasi utama cuma satu, mitigasi struktur. Artinya bagaimana kita bisa membuat bangunan khususnya rumah penduduk menjadi lebih tahan gempa," ujar Abdul.

Menurut Abdul, hal ini menjadi tantangan terbesar di Indonesia karena masih sangat banyak rumah penduduk yang dibangun dengan konstruksi seadanya "tidak hanya di desa-desa, tapi juga di wilayah perkotaan".

"Karena secara relatif kalau kita bicara Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, itu enggak ada daerah yang aman dari gempa," ujarnya.

Abdul menambahkan bahwa Ini menjadi pekerjaan rumah besar tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat yang memiliki aset rumah untuk benar-benar melihat apakah rumah sudah tahan gempa.

"Yang harus kita ingat adalah bukan gempanya yang membunuh tapi rumah tidak tahan gempa yang membunuh," ujarnya.

Menurut data BNPB, setidaknya ada sekitar 50.000 desa di Indonesia yang berada di kawasan rawan gempa. Artinya ada sekitar dua per tiga dari total jumlah 278 juta jiwa penduduk.

Apabila diasumsikan satu keluarga berisikan lima anggota keluarga, maka ada 40 juta kepala keluarga alias 40 juta rumah yang sama sekali belum pasti tahan gempa.

"Nah, ini rumah-rumahnya sudah terbangun semua. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Jadi, kalau kita bicara mitigasi gempa itu bukan looking forward [melihat ke depan] tapi looking backward [melihat ke belakang]," tambah Abdul.

"Pembangunan rumah di Indonesia relatif rata-rata secara mandiri artinya tanpa berdasarkan desain rekayasa atau mengikuti SNI bangunan tahan gempa. Inilah yang harus kita perkuat.

Abdul menyebut BNPB sudah banyak memberikan panduan untuk pembangunan rumah tahan gempa berbiaya murah dan tidak rumit - termasuk di laman Youtube mereka.

"Mindset [pola pikir]yang harus kita ubah itu adalah: yang punya bangunan itu kan kita sendiri. Artinya, kalau kita mau aman, ya, kita harus membuat rumah kita lebih tahan gempa. Jadi tidak menunggu gempa dulu, hancur dulu, baru dibangunkan oleh pemerintah untuk tahan gempa," pungkasnya.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','tribunnews.com');s_bbcws('producer','indonesian');s_bbcws('language','id');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c6pey5x261eo','assetType': 'article','pageCounter': 'indonesia.articles.c6pey5x261eo.page','title': 'Taiwan sigap menghadapi gempa – Pelajaran apa yang bisa dipetik Indonesia?','published': '2024-04-05T00:37:48.491Z','updated': '2024-04-05T00:37:48.491Z'});s_bbcws('track','pageView');