Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Internasional atau ICJ tidak mengabulkan permintaan Nikaragua untuk memerintahkan Jerman berhenti mengirim senjata dan bantuan ke Israel.
Dilansir NPR, Nikaragua mengajukan kasus tersebut dengan alasan bahwa dengan memberikan senjata dan dukungan lainnya kepada Israel, Jerman gagal mencegah terjadinya genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Dalam pemungutan suara dengan hasil 15-1 pada hari Selasa (30/4/2024), hakim ICJ mengatakan dalam putusan awal bahwa, berdasarkan argumen hukum yang diajukan, persyaratan untuk mengeluarkan perintah tersebut tidak dipenuhi.
Kementerian Luar Negeri Jerman mengomentari keputusan tersebut di media sosial.
Ia mengatakan, ia menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional itu.
Jerman adalah pemasok perangkat keras militer terbesar kedua bagi Israel, setelah Amerika Serikat, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.
Sebelumnya, Jerman meminta agar ICJ membatalkan kasus ini karena kurangnya yurisdiksi.
Namun, pengadilan mengizinkan kasus ini dilanjutkan.
ICJ mengatakan dalam keputusannya pada hari Selasa bahwa mereka masih sangat prihatin dengan kondisi kehidupan warga Palestina di Jalur Gaza yang sangat buruk.
Sementara itu, setidaknya 34.535 warga Palestina telah tewas dan 77.704 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober.
Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan.
Baca juga: Nikaragua Seret Jerman ke ICJ karena Bantu Israel Melakukan Genosida Gaza, Seperti Pontius Pilatus
Berikut perkembangan penting lainnya seperti dilansir Al Jazeera.
- Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Rafah akan menjadi eskalasi yang tak tertahankan dan akan sangat menghancurkan bagi warga Palestina di Gaza dan wilayah yang lebih luas.
- Kebenaran yang paling sederhana adalah bahwa operasi darat di Rafah akan menjadi sebuah tragedi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” kata Martin Griffiths, wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan.