Baca tanpa iklan
“Dengan hukuman ini, pihak berwenang Saudi telah mengungkap kekosongan reformasi hak-hak perempuan yang banyak digembar-gemborkan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan komitmen mengerikan mereka untuk membungkam perbedaan pendapat secara damai,” kata Fakih.
UU Kontraterorisme
Manahel al-Otaibi dihukum berdasarkan undang-undang kontraterorisme.
Pasal 43 dan 44 undang-undang kontra-terorisme Arab Saudi, mengkriminalisasi siapa pun yang, dengan cara apa pun, menyiarkan atau mempublikasikan berita, pernyataan, rumor palsu atau jahat, atau sejenisnya untuk melakukan kejahatan teroris.
Sementara itu, pembela hak asasi manusia dan pengacara Saudi menuduh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) mengawasi tindakan keras terhadap pengguna media sosial setelah ia naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2017 dan diperkenalkannya badan peradilan terkenal seperti SCC.
Undang-undang kontraterorisme disahkan tak lama setelah MBS menjadi putra mahkota.
Human Rights Watch mengkritik undang-undang tersebut karena definisinya yang luas tentang terorisme.
Selain itu, dua badan baru yang digunakan untuk menindas aktivis, Kepresidenan Keamanan Negara dan Kantor Jaksa Penuntut Umum, dibentuk melalui dekrit kerajaan pada tahun yang sama.
Pada bulan Agustus tahun lalu, SCC menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada seorang siswi, Manal al-Gafiri, karena memposting tweet yang mendukung tahanan politik di kerajaan tersebut.
Sementara itu kandidat doktor Universitas Leeds Salma al-Shehab dijatuhi hukuman 34 tahun penjara pada tahun 2022 karena postingan media sosial yang menuntut hak asasi manusia.
Terlepas dari janji Mohammed bin Salman untuk memperbaiki situasi hak-hak perempuan di negara tersebut, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa perombakan aparat keamanan kerajaan pada tahun 2017 memungkinkan penindasan terhadap suara-suara oposisi di Saudi, termasuk suara-suara pembela hak-hak perempuan dan aktivis oposisi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Arab memang telah menghapus beberapa pembatasan yang dihadapi perempuan di negara tersebut.
Namun kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa ciri-ciri diskriminatif dalam sistem perwalian laki-laki sebagian besar masih tetap ada.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)