Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, MANILA – Pemerintah Filipina mengerahkan kapal perang untuk berpatroli di kawasan Laut China Selatan (LCS) usai China kepergok membangun sebuah pulau buatan di kawasan sengketa.

"Penjaga pantai telah mengirim sebuah kapal ke Sabina Shoal di kepulauan Spratly untuk memantau aktivitas ilegal China, menciptakan pulau buatan'", kata kantor Presiden Ferdinand Marcos Jr, dilansir Reuters.

Tak tanggung untuk mencegah reklamasi pulau pasukan China, Penjaga Pantai Filipina bahkan menerjunkan dua kapal yang ditempatkan secara bergilir di lokasi-lokasi zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila.

Baca juga: Krisis di LCS Dorong Filipina Tinggalkan Inisiatif Sabuk dan Jalan Milik Cina

“Tidak ada yang akan menjaga (lokasi ini) kecuali kami. Berdasarkan hukum internasional, tanggung jawab kami adalah menjaga (lokasi tersebut) dan memastikan bahwa lingkungan di sana tidak akan rusak dan tidak akan ada kegiatan reklamasi,” kata Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC).

Pengetatan ini mulai dilakukan Filipina, sejak Penjaga pantai di wilayah ZEE menemukan tumpukan karang mati dan hancur yang dibuang ke Sabina Shoal, tempat Manila dan Beijing sering terlibat perselisihan maritim.

Pemerintah Filipina meyakini timbunan karang ini merupakan ulah dari China, mengingat belakangan ini pemerintah Beijing dengan Manila kerap bersitegang akibat perebutan wilayah.

Bahkan beberapa waktu lalu China dilaporkan melakukan reklamasi lahan secara besar-besaran di sekitar Laut China Selatan guna membangun angkatan udara dan fasilitas militer lainnya.

"Baru-baru ini, Filipina berulang kali menyebarkan rumor, yang dengan sengaja mencoreng China dan berusaha untuk menyesatkan komunitas internasional, yang mana itu sia-sia," kata juru bicara Kemlu Beijing, Wang Wenbin.

China Buka Suara

Usai China kepergok melakukan reklamasi wilayah, Penasihat keamanan nasional Filipina, Eduardo Ano, meminta diplomat China angkat kaki dari negara tersebut menyusul perselisihan sengketa wilayah di Laut China Selatan yang makin memanas.

Menanggapi tudingan ini, Kementerian Luar Negeri China dengan tegas membantah bahwa pihaknya sedang membangun sebuah pulau seperti yang dituduhkan Filipina. Kemlu China menyebut tudingan Manila merupakan "rumor tak berdasar".

“Kami mendesak pihak Filipina untuk berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, menghadapi fakta, dan sesegera mungkin kembali ke jalur yang benar dalam menangani perselisihan di laut melalui negosiasi dan konsultasi.” Wang Webin, Kemenlu China.

Kedua negara sejak lama terlibat dalam perselisihan terkait area-area sengketa di Laut China. Beijing menuduh Manila telah melakukan pelanggaran wilayah dan pengkhianatan karena melanggar jalur perairan penting tersebut.

Sememtara Manila menuding Beijing telah melakukan agresi dan manuver berbahaya di dalam zona ekonomi eksklusifnya lantaran Namun pada tahun 2016 pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional di LCS.