Lebih dari 38.700 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 89.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada tanggal 6 Mei.

Komunitas Ultra-Ortodoks Rela Mati Tolak Wajib Militer

Israel sedang mengalami kekurangan jumlah tentara IDF  yang menyebabkan mereka akan merekrut tentara dari kalangan Yahudi Ultra Ortodoks.

Namun, komunitas Yahudi Ultra-Ortodoks menolak Wajib Militer tersebut, mereka melakukan aksi protes keras di jalanan dalam beberapa hari terakhir ini.

Bentrokan hebat meletus Selasa malam antara polisi Israel dan kaum Yahudi ultra-Ortodoks yang turun ke jalan untuk secara keras menentang wajib militer mereka.

Puluhan orang Yahudi Haredi menyerbu Jalan Raya 4 di Persimpangan Coca-Cola dekat Bnei Brak, sebuah kota yang didominasi oleh penduduk ultra-Ortodoks di wilayah Tel Aviv, harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan.

Para pengunjuk rasa secara agresif memblokir jalan raya, terlibat dalam konfrontasi dengan polisi, dan duduk di jalan.

Yahudi Haredi ultra-Ortodoks hari ini memprotes undang-undang wajib militer dan memblokir jalan raya sebagai protes.

Mereka bersama-sama tidur di jalan persis di jalur depan truk militer Israel. Mereka siap mati demi menolak Wajib Militer.

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, merilis rekaman yang memperlihatkan para demonstran menghalangi jalan dan menantang meriam air yang dikerahkan polisi untuk membubarkan protes.

Mulai hari minggu

Selasa pagi, media Israel mengungkapkan bahwa tentara berencana untuk memulai wajib militer bagi pria Haredi mulai Minggu.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut memberlakukan wajib militer bagi orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dan mencabut dukungan keuangan dari sekolah-sekolah agama yang tidak patuh.

Angkatan Darat menganggap wajib militer ini penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan menegaskan bahwa mengandalkan pendaftaran sukarela saja tidak cukup.