“Pemberitahuan ini akan dikeluarkan sebagai bagian dari rencana IDF untuk mempromosikan integrasi komunitas ultra-Ortodoks ke dalam barisannya,” kata militer pada hari Selasa.
Tokoh agama terkemuka dari masyarakat dengan gigih menentang rancangan tersebut.
Mantan Kepala Rabi Sephardic Israel, Yitzhak Yosef, pada tanggal 16 Juli menyerukan agar orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks menolak perintah wajib militer.
“Saya katakan, siapa pun yang menerima rancangan pemberitahuan harus merobeknya dan tidak pergi. Dia bersama Taurat. Dia adalah seorang prajurit di pasukan Tuhan. Dia tidak akan takut pada mereka. Tentu saja dia tidak akan mendengarkan mereka. Kalau dibawa ke penjara, kepala yeshiva [sekolah agama]-nya akan ikut,” kata Yosef. “Sayang sekali mereka tidak memahami hal-hal ini.”
Yosef selama ini vokal soal wajib militer Haredi. Pada bulan Maret, dia mengatakan komunitas Sephardicnya akan meninggalkan Israel jika mereka dipaksa menjalani wajib militer.
Komentarnya baru-baru ini muncul pada hari yang sama dengan bentrokan antara polisi Israel dan warga Israel ultra-Ortodoks, yang terjadi setelah mereka memblokir jalan raya di kota Bnei Brak sebagai protes terhadap keputusan untuk memulai penyusunan rancangan undang-undang.
Yosef bukanlah rabbi pertama yang menyerukan ultra-ortodoks untuk menghindari rancangan perintah.
“Perintah bagi anggota yeshiva adalah jangan datang ke kantor perekrutan sama sekali, dan jangan menanggapi panggilan apa pun,” tulis Rabbi Dov Lando, kepala yeshiva Israel di timur Tel Aviv, dalam sebuah artikel yang diterbitkan di ultra-Orthodox. Surat kabar Yated Ne'eman pada 11 Juli.
Orang Yahudi Israel ultra-Ortodoks yang berusia militer telah mampu menghindari wajib militer selama beberapa dekade dengan mendaftar di yeshivas dan mendapatkan penangguhan dinas satu tahun berulang kali hingga mereka mencapai usia pengecualian militer.
Dalam praktiknya, pria ultra-Ortodoks telah menerima pengecualian meskipun mereka tidak sedang belajar.
Masalah ini telah menjadi sumber ketegangan besar di Israel, terutama setelah dimulainya perang, karena banyak orang percaya bahwa beban pelayanan ditanggung oleh seluruh warga Israel.
Pihak lain, yaitu para pemimpin partai-partai keagamaan sayap kanan yang menjadi andalan koalisi, terus mendorong pengecualian bagi Haredim.
Rancangan perintah tersebut muncul ketika tentara Israel menghadapi krisis perekrutan yang serius. Kekurangan tentara telah melanda tentara karena kerugian besar yang dialami selama pertempuran melawan perlawanan Palestina di Gaza.
SUMBER: THE CRADLE