Raja Abdullah II ke Delegasi AS: Yordania Tidak Akan Menjadi Medan Perang Israel Vs Iran dan Poros Perlawanan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Komunikasi Pemerintah dan juru bicara resmi pemerintah Yordania, Muhannad Al-Mubaidin, Minggu (11/8/2024) mengatakan apa yang disampaikan oleh Raja Yordania, Abdullah II di hadapan delegasi para pembantu anggota Kongres Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah II menerima delegasi para pembantu anggota Kongres AS. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah dan cara-cara untuk memperkuat kemitraan strategis antara Yordania dan AS.

Baca juga: Media Ibrani: 4 Ribu Orang Menyusup dari Yordania ke Israel Sejak Awal Tahun Ini

Al-Mubaidin, menjelaskan, hal utama yang disampaikan Raja Abdullah II adalah negara Yordania dan teritorialnya tidak akan menjadi medan perang bagi konflik yang saat ini mendera Israel melawan Iran serta poros perlawanan imbas dari meluasnya Perang Gaza, termasuk melawan Hamas, Hizbullah, milisi Irak, serta gerakan Houthi Yaman.

"Mengenai perkembangan saat ini, Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan kalau Yordania tidak akan medan perang untuk eskalasi dan mengobarkan (konflik) kawasan ini, dan dasar pertama untuk menghentikan eskalasi ini adalah dengan mengakhiri perang," kata Al-Mubaidin menjelaskan pernyataan Raja Abdullah II, dilansir Khaberni, Senin (12/8/2024).

Al-Mubaideen menambahkan, pernyataan Perdana Menteri Yordania, Bisher Al-Khasawneh pada pembukaan sidang Kabinet hari ini juga mencakup kecaman atas pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Gaza.

Perdana Menteri Bisher Al-Khasawneh memulai sesi kepresidenannya di Dewan Menteri pada hari Minggu dengan mengungkapkan kecaman yang jelas dan terus terang atas agresi brutal Israel yang terjadi terhadap Sekolah Al-Tabaeen di lingkungan Al-Daraj di Jalur Gaza.

"Merujuk pada pemboman di Lingkungan Daraj di Jalur Gaza di Sekolah Al-Tabaeen, Israel melakukan aksi lanjutan dari proses penghancuran sistematis dan genosida yang terjadi di Gaza," kata sang perdana menteri menurut laporan Al-Mamlaka TV.

Menurut Al-Mubaideen, Perdana Menteri menekankan Yordania akan terus melindungi wilayah udara dan wilayahnya serta mempertahankan kepentingannya.

Hal ini juga didahului oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Ayman Al-Safadi, dan sebelumnya pernyataan Angkatan Darat, Tentara Arab-Yordania, yang menegaskan apa yang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan berturut-turut dan selanjutnya mengenai posisi jelas militer mereka mengenai eskalasi konflik saat ini.

Al-Mubaideen menekankan bahwa keamanan Yordania adalah prioritas utama dan perlindungan serta keamanan warga Yordania adalah prioritas.

Al-Mubaideen menyoroti kecaman Yordania terhadap perang dan seruan untuk mengakhirinya, dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan menghentikan kehancuran, menghentikan operasi militer Israel, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara adil, sehingga setiap orang dapat duduk di meja dialog.

Baca juga: Qatar, Arab Saudi, Yordania Tolak Permintaan AS untuk Kirim Pasukan ke Gaza, Mesir-UEA Bersedia 

Dilema Kerajaan Hashemite

Perang Gaza membuat Yordania dalam posisi dilema dalam konteks geopolitik di kawasan TImur Tengah yang kini menyeret banyak negara melawan Israel yang didukung AS dan  negara barat.

Ulasan jurnalis The Guardian, Jason Burke yang menulis dari ibu kota negara itu, Amman menyebut kalau Yordania kini harus hati-hati melakukan "aksi penyeimbangan yang rumit".

Baca juga: Israel Mau Gempur Lebanon, Koalisi Milisi Irak Ancam Kepentingan AS, Incar Pipa Minyak ke Yordania

"Ketika demonstrasi besar berkecamuk dan pariwisata menyusut, kerajaan tersebut harus menyeimbangkan hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat (AS) dengan tuntutan diakhirinya konflik," tulis Jason dalam pengantarnya.

Dalam naskah berjudul "The ‘tricky balancing act’: Jordan’s dilemma on Israel and Gaza", ulasan pewarta ini mencoba menganalisis posisi dilema Yordania, benarkah Amman melindungi Israel dalam perangnya melawan milisi pembebasan Palestina di Gaza?

Baca juga: Pertempuran Senyap Yordania-Israel, Tentara Arab Tuntaskan Airdrop ke-100 di Gaza

Berikut ulasannya tersebut:

PADA suatu Jumat sore, di bawah terik matahari musim panas, kerumunan orang berbaris melalui pusat kota Amman sambil mengibarkan plakat dan bendera.

Diawasi dengan cermat oleh dua baris petugas polisi, beberapa ratus pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan dan mengulangi kata-kata tersebut melalui mikrofon yang dipasang di truk yang memimpin prosesi demonstrasi.

“Kami akan membakar Israel! Kami menginginkan pemimpin Netanyahu! Milisi Perlawanan  mempermalukan tentara yang dianggap terkuat di dunia! Allahu Akbar!”

Kemudian, setelah satu jam, demonstrasi tersebut bubar dengan tenang.

Tak jauh dari situ, matahari yang sama menyinari trotoar Rainbow Street, yang dulunya merupakan pusat wisata ramai di ibu kota Kerajaan Hashemite Yordania.

Sembilan bulan setelah perang di Gaza, dan konflik belum terlihat berakhir, tidak ada wisatawan dan pengunjung yang terlihat.

“Ini adalah kejadian terburuk yang pernah saya alami… Tidak akan ada perbaikan sampai perang berhenti di Gaza,” kata Usra Qadr, seorang pedagang berusia 38 tahun.

Sentimen seperti ini tersebar luas di seluruh Yordania: di kompleks Istana Kerajaan yang teduh, di hotel-hotel bintang lima tempat para elite minum dan menari, di kawasan padat penduduk miskin di ibu kota dan di kota-kota provinsi yang berdebu.

Sejak serangan Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober dan invasi Israel ke Gaza, hanya sedikit negara di kawasan yang punya tantangan separah yang dihadapi Yordania, dengan populasi penduduknya yang besar dan berasal dari Palestina, peran penting di dunia Arab dan Muslim, kesulitan ekonomi, dan negara tetangga yang teraniaya dalam perang.

Para pengamat luar negeri secara rutin merujuk pada “tindakan penyeimbangan yang rumit” yang dilakukan kerajaan tersebut ketika raja Abdullah II dan para penasihatnya berusaha untuk memenuhi tuntutan jutaan warganya agar mengambil tindakan keras dalam perang Gaza dengan hubungan dekat kerajaan tersebut dengan Washington dan hubungan 30- perjanjian damai berusia satu tahun dengan Israel.

Ketika jumlah korban jiwa meningkat di Gaza, kemarahan di Yordania, seperti halnya di wilayah lain, semakin panas, kata seorang pejabat kedutaan besar Eropa di Amman.

Momen penting terjadi pada bulan April ketika Iran membalas serangan Israel terhadap gedung konsulatnya di Suriah yang menewaskan komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Yordania, dengan bantuan AS, menembak jatuh lebih dari 300 rudal dan drone Iran yang diluncurkan ke sasaran di Israel saat mereka terbang di atas kerajaan tersebut.

Para pejabat di Amman mengatakan Yordania mempertahankan kedaulatannya dan menjaga keamanan penduduknya yang berjumlah 12 juta jiwa.

Meskipun dipuji oleh negara-negara barat, tindakan kerajaan tersebut menimbulkan tuduhan di dalam negeri bahwa mereka melindungi Israel.

Protes yang biasa dilakukan pada hari Jumat didominasi oleh kelompok Islamis di kerajaan tersebut, dimana pada salah satu protes baru-baru ini beberapa peserta nyaris melontarkan kritik publik terhadap raja, yang telah memerintah Yordania sejak tahun 1999.

“Pemerintah tidak melakukan apa pun… Mereka berada di pihak Israel dan mereka harus berhenti,” kata Abeer, seorang guru berusia 46 tahun, yang tidak mau menyebutkan nama lengkapnya.

Pendemo lain mengatakan “setiap” pemimpin Muslim dan Arab telah gagal bertindak melawan Israel, sebuah pernyataan yang jelas-jelas gagal mengecualikan pemimpin mereka sendiri.

Nikmati Bantuan AS, Jadi Sasaran Empuk Iran

Para penguasa Yordania sangat menyadari kemarahan rakyat dalam negeri.

Mereka juga sadar akan pentingnya hubungan kerajaan dengan negara barat, apalagi kini kerajaan tersebut menjadi sasaran empuk Iran.

Di koridor kekuasaan di Amman, terdapat perdebatan mengenai apakah hubungan dengan AS, yang memiliki ribuan tentara di Yordania dan mengirimkan bantuan ekonomi sebesar $1,5 miliar setiap tahunnya, harus diturunkan atau diperkuat.

“Anda mempunyai pandangan berbeda dalam sistem ini,” kata Mohammad Abu Rumman, dari Institut Politik dan Masyarakat di Amman.

Raja Abdullah telah berulang kali menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan konflik di Gaza, dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang, sementara Ratu Rania mengkritik “keterlibatan” Barat.

Para diplomat kerajaan telah menyampaikan berbagai rencana kepada pemerintah Gaza untuk “the day after" setelah konflik tersebut, sementara militernya telah membuka rumah sakit lapangan di wilayah tersebut dan mengirimkan bantuan melalui udara.

Para pejabat mengatakan pernyataan dan inisiatif tersebut mencerminkan sentimen tulus para pengambil keputusan.

Namun para pengamat berpendapat bahwa hal ini juga membantu melindungi monarki dari kritik dalam negeri.

Katrina Sammour, seorang analis politik di Amman, mengatakan: “Sejak awal pemerintah telah memperkirakan ke mana arah narasi tersebut dan melangkah maju. Tapi saya rasa tidak ada yang mengira hal itu akan berlangsung lama."

“Yordania sedang menyeimbangkan banyak tekanan yang berbeda, tapi hal itu mungkin tidak merugikan mereka. Kerajaan selalu memposisikan dirinya sebagai moderator dan mediator.”

Meskipun Yordania masih relatif liberal dibandingkan dengan banyak negara lain di wilayah tersebut, pekerja media di kota tersebut mengatakan bahwa “garis merah rezim” mengenai apa yang dapat dipublikasikan tanpa dampak buruk telah diperketat “secara dramatis” sejak perang dimulai.

Adam Coogle, wakil direktur divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di kelompok kampanye Human Rights Watch, mengatakan: “Ada fenomena semakin terbatasnya ruang untuk berekspresi, pengawasan ketat di media sosial, dan penangkapan jurnalis.”

Setidaknya 1.000 pengunjuk rasa ditahan di Amman pada bulan pertama konflik, terutama pada demonstrasi di dekat kedutaan Israel, yang coba diserbu oleh beberapa orang.

Aktivis mengatakan kepada Guardian bahwa mereka ditangkap setelah diidentifikasi sebagai penyelenggara atau melakukan orasi.

Salah satunya mengatakan kepada The Guardian bahwa mereka telah menghabiskan waktu berminggu-minggu di penjara awal tahun ini sebelum dibebaskan dari semua tuduhan.

Aktivis tersebut, yang belum pernah terlibat dalam aksi protes sebelum tanggal 7 Oktober, mengatakan bahwa kemungkinan penangkapan yang hampir pasti tidak akan memberikan efek jera, dan juga tidak akan menjadi penghalang di masa depan.

“Saya melihat banyak teman saya ditahan, dan penangkapannya sangat brutal. Aku tahu waktuku akan tiba. Tapi Yordania sangat penting dalam konflik ini [di Gaza] dan saya masih merasa harus melakukan sesuatu,” kata mereka.

Krisis ini telah membawa tantangan perekonomian, dengan keluhan yang meluas mengenai melonjaknya inflasi dan kesenjangan yang sangat besar.

“Ada banyak ketidakpastian, perasaan tidak ada harapan politik, dan tingginya tingkat pengangguran kaum muda,” kata Rumman.

Statistik resmi menyatakan bahwa pendapatan pariwisata Yordania pada tahun ini hanya mengalami penurunan sebesar 6 persen, namun bukti berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa hal ini merupakan pernyataan yang cenderung meremehkan ancaman situasi.

Qadr, pedagang di Rainbow Street, mengatakan penjualan produk kesehatannya yang terbuat dari garam dan lumpur dari Laut Mati hanya sepersepuluh dari penjualan tahun lalu, sehingga sulit menyediakan makanan untuk keluarga besarnya yang beranggotakan tujuh orang.

Yostena Fared, pedagang lain di Rainbow Street, mengatakan pada hari-hari tertentu tidak ada seorang pun yang masuk untuk melihat-lihat keramik, syal, dan miniatur unta yang berjejer di raknya, apalagi membeli apa pun.

“Satu-satunya hal yang diinginkan orang-orang adalah keffiyeh Palestina,” kata pria berusia 27 tahun itu kepada Guardian.

“Kami semua hanya berdoa agar perang berakhir.”

Jason Burke/The Guardian

(oln/tgrdn/*)