Baca tanpa iklan
Pengamat energi menilai sikap Presiden Joko Widodo yang maju-mundur soal kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menunjukkan Presiden Jokowi tidak ingin citranya kian buruk di akhir masa jabatan dan di tengah situasi politik yang disebut kurang menguntungkannya.
Setidaknya tercatat sudah dua kali Presiden Jokowi menganulir pernyataan para menterinya—Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia—dalam rentang waktu hanya beberapa bulan saja.
Presiden berkata kebijakan ini masih dalam proses sosialisasi dan belum ada keputusan, meskipun dia mengakui BBM subsidi yang tak tepat sasaran telah menguras APBN sehingga harus diefisiensi.
Dalam perkembangan terbaru, salah satu skema pembatasan pembelian BBM subsidi yang dirancang Kementerian Energi dan Sumber Daya Minereal (ESDM), nantinya Pertalite hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda empat di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc.
Apakah cara itu tepat dan efektif membuat BBM subsidi jadi lebih tepat sasaran?
'Yang pasti akan menambah beban hidup, apalagi gaji enggak naik'
Rencana pemerintah yang bakal membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang membuat sejumlah warga gusar.
Di media sosial mulai muncul suara-suara penolakan yang menganggap keputusan tersebut hanya menyusahkan masyarakat di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Budi, seorang warga Jakarta, termasuk di antaranya. Dia bilang jika kebijakan ini diberlakukan, maka beban keuangan keluarganya sudah pasti bertambah.
"Sementara gaji naiknya enggak besar, enggak seimbang lah kenaikan [upah] kelas menengah kayak saya ini dengan tuntutan atau pengeluaran yang harus dibayar kalau [harga] BBM naik," ucapnya kepada BBC News Indonesia, Jumat (30/08).
Pekerja kantoran di Jakarta ini mengatakan sehari-hari mengendarai mobil pribadi—baik untuk keperluan pekerjaan maupun keluarga. Karenanya salah satu pengeluaran terbesarnya adalah bensin.
Jika biasanya dalam sehari dia merogoh kocek Rp50.000 untuk membeli Pertalite, maka sebulan menghabiskan Rp1,5 juta.
Namun kalau kebijakan pembatasan pembelian betul-betul diberlakukan, pengeluarannya bisa membengkak hingga dua kali lipat.
"Kebetulan mobil saya itu 2.000 cc, jadi kalau diterapkan [pembatasan pembelian BBM subsidi] harusnya kena," sambungnya.