Baca tanpa iklan
Demi menekan pengeluaran, dia mulai mencari alternatif untuk menggunakan transportasi publik kalau sampai kebijakan 1 Oktober itu berlaku.
"Mungkin akan ganti ke transportasi umum kayak kereta atau ojek ya.. konsekuensinya waktu perjalanan makin lama. Tapi akan banyak penyesuaian lah sepertinya."
Dan yang bikin dia tambah was-was, pembatasan pembelian BBM subsidi ini bakal merembet ke kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
"Efeknya pasti enggak cuma ke biaya bensin, tapi yang saya khwatirkan ke harga-harga sih... sembako atau ongkos angkot jangan-jangan ikut-ikutan naik."
Tarik ulur pemerintah soal kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi
Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sebetulnya sudah diembuskan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada Juli lalu.
Dia mengatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Alasannya pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Luhut juga bilang, pengaturan ini juga bertujuan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi ini akan bisa kita kurangi," ucap Luhut dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada 9 Juli 2024.
Ia kemudian membeberkan rencana pemerintah untuk mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menurutnya, hal ini akan mengurangi impor minyak yang disebutnya cukup membebani anggaran negara.
Selain itu, klaimnya, bioetanol juga bisa mengurangi polusi udara.
Tapi selang beberapa hari saja pernyataan Luhut tersebut dibantah Presiden Jokowi.
Kata Presiden, sampai pertengahan Juli pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu. Ia juga belum menggelar rapat kabinet dalam rangka membahas usulan yang dimaksud.
"Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 16 Juli 2024.