TRIBUNNEWS.COM, TAIPEI – Untuk pertama kalinya Pemerintah China memenjarakan aktivis politik Taiwan atas tuduhan melakukan tindak separatisme di China dengan hukuman sembilan tahun penjara.

Keputusan China ini seolah menjadi warning kepada Taiwan agar memperingatkan rakyatnya tentang risiko dan bahayanya jika mereka nekat pergi melintasi selat yang memisahkan China da Taiwan.

Aktivis politik Taiwan yang dihukum China tersebut bernama Yang Chih-yuan.

Dia diadili di sebuah pengadilan di kota Wenzhou, China bagian timur, menurut keterangan yang disampaikan Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pengarahan pada Kamis, 5 September 2024.

Yang Chih-yuan merupakan aktivis politik berusia muda. Dia lahir 21 Januari 1990 dan berasal dari keluarga Waishengren. Dia merupakan salah satu pendiri Partai Nasional Taiwan.

Mengtip kantor berita semi-resmi Central News Agency, Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa bermaksud melakukan “kasus ini untuk mengintimidasi rakyat Taiwan.”

Wakil Menteri dewan Liang Wen-chieh, menegaskan, bahwa wisatawan dari Taiwan harus berhati-hati ketika mempertimbangkan untuk melintasi selat tersebut.

Ini adalah pertama kalinya China memenjarakan warga Taiwan atas tuduhan mencoba memecah wilayahnya, menurut dewan tersebut, sebuah departemen pemerintah di Taipei yang menangani hubungan lintas selat.

Dalam beberapa tahun terakhir, jaksa penuntut Tiongkok telah mengajukan tuntutan terhadap warga Uighur, sebuah kelompok minoritas di wilayah barat jauh Xinjiang yang bergolak.

Peristiwa yang melibatkan Yang menambah ketegangan antara Beijing dan Taipei yang telah meningkat sejak Lai Ching-te mengambil alih jabatan presiden Taiwan pada bulan Mei.

China sangat tidak mempercayai Lai dan menuduhnya berusaha meresmikan kemerdekaan Taiwan.

China mengadakan latihan militer besar-besaran awal tahun ini di sekitar Taiwan, pusat chip yang didukung AS secara ekonomi, politik, dan militer.

Baca juga: AS Kembali Provokasi China, Kirim Kapal Perusak Berlayar di Selat Taiwan, Apa Maksudnya?

Beijing juga meningkatkan tekanan terhadap pulau-pulau lepas pantai yang dikuasai Taipei dan melepaskan diri dari salah satu dari sedikit sekutu diplomatik yang tersisa di kepulauan tersebut.

Pada tahun 2023, mantan Perdana Menteri Taiwan Chen Chien-jen mendesak Tiongkok untuk membebaskan Yang, yang ditangkap pada tahun 2022 di Wenzhou.