News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Di balik dualisme kepemimpinan ketua umum Kadin - Mengapa bernuansa politis?

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Di balik dualisme kepemimpinan ketua umum Kadin - Mengapa bernuansa politis?

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas mengatakan akan memproses Keppres, tapi sekali lagi mengeklaim pemerintah tidak campur urusan internal Kadin.

“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” kata politikus Gerindra seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Supratman sebelumnya ikut serta dalam acara Sarasehan Munaslub Kadin 2024 di Menara Kadin, Jakarta–sehari setelah Anin terpilih sebagai ketua umum Kadin Indonesia.

Apa arti pergantian Arsjad sebagai ketua umum Kadin?

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan upaya melengserkan Arsjad dari kursi ketua umum Kadin, “menunjukkan betapa memang unsur-unsur kekuasaan, tak lagi bersama dengannya”.

Pada Pilpres 2024 lalu, Arsjad ditunjuk menjadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud MD yang berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

“Oleh karena itu, bagi saya, organisasi apapun ke depan termasuk Kadin harus independen dan netral. Jangan terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan politik,” kata Adi.

Menurutnya, kursi Kadin yang diperoleh karena “faktor bekingan politik, maka tinggal tunggu waktu kekuasaan itu juga akan menerkam balik”.

“Organisasi apapun termasuk usaha, pendagang, pengusaha ini ya harus netral, jangan terlampau jauh terlibat dalam urusan-urusan politik, supaya biar clear semua,” kata Adi.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

Di tengah kisruh yang terjadi, seharusnya anggota dan pengurus Kadin “satu suara karena kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah”.

“Sehingga asosiasi pengusaha seharusnya bahu membahu untuk bisa keluar krisis. Tapi kan masalahnya ada yang mendapat fasilitas dan ada yang tidak dapat fasilitas, sehingga pasti ada yg pro dan yang kontra. Policy (kebijakan) pemerintah harus berlaku sama, semua pengusaha mendapat kesempatan yang sama,” kata Esther.

Bagaimana suara dari asosiasi di Kadin?

Ketua Umum Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Franciscus "Frank" Welirang, mengatakan, "Saya kira kita serahkan pada pemerintah untuk penyelesaiannya".

"Semoga bisa damai-damai saja," katanya.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini