Baca tanpa iklan
Satu di antara alasannya adalah kompleksitas hubungan antara militer Lebanon dan kelompok-kelompok bersenjata di negara itu.
Lebanon dikenal sebagai negara dengan keragaman agama dan politik yang sangat kompleks.
Sistem politiknya, yang didasarkan pada pembagian kekuasaan berbasis kelompok-kelompok agama, menciptakan keseimbangan yang rapuh.
Dalam konteks ini, tentara Lebanon sering kali mengambil posisi netral dalam banyak konflik besar demi menghindari risiko perpecahan seperti perang saudara.
Khalil Helou, jenderal Lebanon yang sedang cuti dan menjadi profesor geopolitik di Universitas St Joseph Beirut, mengatakan kepada Euronews bahwa peran tentara di Lebanon bukan hanya untuk mempertahankan perbatasan negara.
Baca juga: Hamas Sampaikan Belasungkawa atas Tewasnya Hassan Nasrallah, Tentara Israel: Hari-hari akan Sulit
“Mereka bukan tentara klasik seperti tentara di negara-negara Barat. tentara Lebanon tunduk pada instruksi pemerintah Lebanon,” katanya.
“Saat ini, dan untuk jangka waktu yang lama, telah terjadi perpecahan yang esktrem. Tentara dibiarkan sendiri. Sekarang siapa pun yang memimpin tentara, siapa pun panglima tentara, mereka harus mengambil keputusan yang menurut mereka paling sesuai," tambah Helou.
Lebanon dan militer regulernya mempunyai beberapa masalah penting yang harus dipertimbangkan, yang semuanya mempunyai konsekuensi serius.
Jika tentara Israel mengubah serangan udaranya seperti saat ini terhadap Hizbullah menjadi perang darat seperti tahun 2006, kekerasan akan meluas dari Lebanon selatan dan Lembah Bekka ke seluruh negeri itu, dan seluruh Timur Tengah berada dalam ancaman.
Selama invasi Israel tahun 2006, tentara reguler Lebanon menghindari konfrontasi dengan Israel, meskipun beberapa pangkalan militernya dibom.
Tentara Lebanon tidak menggunakan kekuatannya untuk melucuti senjata Hizbullah meskipun ada ketentuan menyatakan hal itu dalam Resolusi PBB Nomor 1701.
Lebanon Selatan dan Lembah Bekka seharusnya berada di bawah perlindungan hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
Resolusi itu menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, di wilayah Selatan.
Resolusi itu juga memberikan peran kepada tentara reguler Lebanon, dan menyerukan kepada Pemerintah Lebanon dan UNIFIL "untuk mengerahkan pasukan mereka secara bersama-sama" sehingga "tidak akan ada senjata (yang digunakan) tanpa persetujuan dari Pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas selain Pemerintah Lebanon" setelah penarikan tentara Israel dari wilayah itu.