Dokumen Teknis Jet Tempur KF-21 Kolaborasi Korea Selatan-Indonesia Bocor di Telegram

TRIBUNNEWS.COM - Pihak berwenang Korea Selatan saat ini dilaporkan tengah menyelidiki saluran Telegram yang diduga terlibat dalam penjualan “dokumen teknis” terkait spesifikasi jet tempur KF-21 “Boramae”  dan helikopter KUH-1 Surion.

Penyelidikan, yang melibatkan beberapa lembaga nasional Korea Selatan, termasuk militer, polisi, dan intelijen, didorong kekhawatiran kalau informasi 'sensitif dan rahasia' telah bocor ke pihak luar.

Baca juga: Terbangkan MiG-29 dan Su-25, Pilot Tempur Korea Utara Sudah Ada di Vladivostok Rusia Sejak September

Menurut The Korea Times, saluran Telegram tersebut mengklaim memiliki 'kontak orang dalam' di militer Korea Selatan dan Badan Pengembangan Pertahanan (ADD). 

Pada Februari 2024, saluran Telegram tersebut mengumumkan ketersediaan dokumen yang terkait dengan KUH-1 Surion, helikopter pertama yang diproduksi di dalam negeri Korea Selatan. 

Bersamaan dengan pengumuman itu, saluran telegram itu juga memposting gambar berbagai komponen helikopter.

Korea Aerospace Industries, perusahaan kedirgantaraan yang bertanggung jawab atas pengembangan pesawat ini, menginvestasikan sekitar $ 178 juta untuk meluncurkan produksi.

Saluran Telegram yang sama juga mengklaim memiliki dokumen teknis pada jet tempur KF-21, dengan rencana untuk menjualnya setelah apa yang disebut “proses cross-verification.

"Selain itu, operator saluran tersebut menyebutkan memegang dokumen yang terkait dengan Freedom Shield, sebuah latihan militer bersama yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat," tulis laporan situs militer BM, dikutip Jumat (25/10/2024).

Ulasan itu juga menyoroti kolaborasi Korea Selatan dan Indonesia dalam pengembangan jet tempur KF-21.

"Kekhawatiran tentang stabilitas keuangan proyek KF-21 muncul pada 13 Juni 2024, menyusul pengurangan dana yang signifikan dari Indonesia. Kontribusi Indonesia menurun dari awalnya dijanjikan $ 1,16 miliar menjadi $ 437 juta, yang mengarah ke pertanyaan tentang apakah Korea Selatan dapat mempertahankan timeline (garis waktu) penyelesaian proyek," kata ulasan tersebut.

Suk Jong-jun, kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan [DAPA], menyatakan kekhawatirannya dalam sebuah wawancara dengan JoongAng Ilbo.

Pada kesempatan itu, Jong-jun menekankan kalau kendala anggaran dapat menimbulkan tantangan.

Namun, ia menegaskan kembali komitmen DAPA untuk menyelesaikan KF-21 pada tahun 2026.