Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di sana sebagai ilegal.

Normalisasi Makin Jauh

Niatan Israel ini jelas melemahkan upaya normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi yang sudah dirancang Amerika Serikat (AS), sekutu abadi Israel, selama bertahun-tahun.

Arab Saudi menegaskan kalau aksi provokatif Israel ini membuat mereka makin 'ilfil' untuk menjalin hubungan dengan negara pendudukan tersebut.

Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan hubungan bilateral negaranya dengan AS tak terikat dengan pihak ketiga mana pun.

Termasuk untuk menormalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel yang selama ini digencarkan AS.

Pangeran Faisal mengatakan, beberapa perjanjian bilateral yang sedang dinegosiasikan dengan Washington "tidak terlalu terikat" dengan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel.

"Beberapa perjanjian kerja sama pertahanan yang lebih penting jauh lebih rumit."

"Kami tentu akan menyambut baik kesempatan untuk menyelesaikannya sebelum masa jabatan pemerintahan (Presiden) Biden berakhir, tetapi itu bergantung pada faktor-faktor di luar kendali kami," kata Pangeran Faisal, dikutip dari Arab News.

Mengesampingkan kemungkinan Arab Saudi mengakui Israel tanpa berdirinya negara Palestina, Pangeran Faisal menyatakan, ini tetap menjadi satu-satunya solusi yang layak, terlepas dari penerimaan Israel.

Berbicara pada pertemuan puncak Inisiatif Investasi Masa Depan di Riyadh, ia menekankan, pembentukan negara Palestina berakar pada hukum internasional dan resolusi PBB.

"Pada kenyataannya, pembentukan negara Palestina tidak bergantung pada apakah Israel menerimanya atau tidak; melainkan bergantung pada prinsip-prinsip hukum internasional," ucapnya.

"Resolusi PBB yang mengarah pada pembentukan negara Israel jelas-jelas membayangkan negara Palestina juga, jadi kita perlu mewujudkannya," tegasnya.

Pangeran Faisal menegaskan, normalisasi hubungan Saudi-Israel "tidak mungkin" dilakukan hingga ada resolusi terkait kenegaraan Palestina.

"Keamanan kawasan secara keseluruhan terancam jika kita tidak memperhatikan hak-hak warga Palestina," kata Pangeran Faisal.

Baca juga: Mesir Bantah Tampung Kapal Jerman Berisi Bom di Alexandria sebelum Berangkat ke Israel