Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pejabat Palestina mengatakan Fatah dan Hamas hampir mencapai kesepakatan penuh untuk menunjuk sebuah komite yang independen secara politik untuk mengelola Jalur Gaza setelah perang.
Pembentukan komite ini akan mengakhiri kekuasaan Hamas dan diharapkan dapat membantu memajukan perundingan gencatan senjata dengan Israel, AP News melaporkan.
Kedua faksi yang berseteru itu telah melakukan beberapa upaya untuk berdamai sejak Hamas merebut kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.
Namun, upaya damai tersebut sebagian besar gagal.
Seorang pejabat Otoritas Palestina pada hari Selasa (3/12/2024) mengonfirmasi bahwa kesepakatan awal telah dicapai setelah berminggu-minggu negosiasi di Kairo.
Pejabat itu mengatakan komite tersebut akan terdiri dari 12-15 anggota, sebagian besar dari mereka berasal dari Gaza.
Komite tersebut akan melapor kepada Otoritas Palestina, yang berkantor pusat di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan akan bekerja dengan pihak-pihak lokal dan internasional untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.
Komite yang disepakati Hamas dan Fatah akan memikul tanggung jawab setelah perjanjian gencatan senjata dengan Israel, kata seorang pejabat Hamas.
Seorang pejabat Hamas juga mengatakan bahwa Hamas dan Fatah telah menyetujui ketentuan umum, tetapi masih bernegosiasi mengenai beberapa rincian dan individu yang akan bertugas di komite tersebut.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa kesepakatan akan diumumkan setelah pertemuan semua faksi Palestina di Kairo, tanpa memberikan batas waktu.
Penolakan Israel
Israel telah mengesampingkan peran apa pun di Gaza bagi Hamas atau Fatah, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat.
Baca juga: Trump Ancam Hamas: Ada Neraka di Timur Tengah Kalau Sandera Israel Tak Dibebaskan Sebelum 20 Januari
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk melanjutkan perang hingga Hamas dibubarkan dan para sandera dikembalikan.
Ia mengatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan terbuka atas Gaza dan terus menguasai koridor-koridor di wilayah tersebut.
Sementara itu, urusan sipil di wilayah lainnya akan dikelola oleh warga Palestina setempat yang tidak berafiliasi dengan Otoritas Palestina atau Hamas, ujarnya.