Mengapa Presiden Korsel tiba-tiba mengumumkan darurat militer lalu mencabutnya? – 'Rasanya seperti kudeta Myanmar terjadi di Korsel'

Ribuan orang mematuhi seruan itu. Mereka bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang gedung parlemen. Namun, ketegangan tidak meningkat menjadi aksi kekerasan.

Para anggota parlemen kemudian melewati barikade—bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang tempat pemungutan suara.

Sesaat setelah pukul 01.00 dini hari pada Rabu (04/12) atau pukul 23.00 WIB Selasa (03/12), sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer. Dekrit darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

Apa itu darurat militer?

Darurat militer adalah ketika militer menjadi penanggung jawab pemerintahan untuk sementara, tatkala otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi.

Terakhir kali darurat militer dideklarasikan di Korea Selatan adalah pada 1979, ketika diktator militer Park Chung-hee dibunuh dalam sebuah kudeta.

Darurat militer tidak pernah diberlakukan lagi sejak Korsel menjadi negara demokrasi parlementer pada 1987.

Di bawah darurat militer, kekuasaan diberikan kepada militer dan sering kali ada penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara. Hal-hal mendasar pada supremasi hukum pun turut ditangguhkan, seperti larangan protes dan larangan aktivitas terhadap anggota parlemen serta kelompok politik.

Meskipun militer mengumumkan pembatasan terhadap aktivitas politik dan media, para pengunjuk rasa dan politisi menentang perintah tersebut.

Kemudian tidak ada tanda-tanda pemerintah mengambil alih kendali media nasional, seperti kantor berita Yonhap, dan media lainnya.

Mengapa Presiden Yoon merasa terpojok?

Yoon terpilih sebagai presiden pada Mei 2022. Namun, dia menjadi presiden yang tidak berdaya sejak April ketika kubu oposisi menang telak dalam pemilihan umum negara itu.

Sejak saat itu pemerintahannya tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah terpaksa memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

Dia juga mengalami penurunan tingkat popularitas—berkisar sekitar 17%—karena terjerumus dalam beberapa skandal korupsi tahun ini. Salah satu skandal melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior dan seputar manipulasi saham.