"Masuk kembali, ikut dalam pemungutan suara," teriak massa setelah pembicara membacakan setiap nama.
Jumlah massa pun terlihat semakin bertambah dan polisi meningkatkan penjagaan.
Sebelumnya Presiden Yoon telah menyampaikan permintaan maaf karena mengumumkan darurat militer pada awal pekan ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi.
Walau telah meminta maaf, para pengunjuk rasa bersikeras: Yoon harus turun dari jabatannya. Jika tidak, mereka mengaku akan terus berunjuk rasa sampai hal itu tercapai.
"Saya ingin Presiden Yoon dimakzulkan. Dia harus turun sekarang," kata mantan pejabat polisi dan anggota Partai Demokrat Ryu Samyoung, 60 tahun, di tengah hiruk-pikuk protes.
"Partai kami akan mencoba lagi dan lagi sampai pemakzulan berhasil".
Selain itu, seorang perempuan berusia 27 tahun, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan "jika pemakzulan tidak lolos, kami akan terus turun ke jalan".
Presiden Yoon perintahkan penangkapan pemimpin partainya sendiri
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan penangkapan pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon, saat mengumumkan darurat militer beberapa waktu lalu.
Daftar penangkapan juga mencakup pemimpin partai oposisi utama, Lee Jae-myung, serta tiga anggota parlemen oposisi, kata wakil direktur Badan Intelijen Nasional.
Menurut pejabat Badan Intelijen Nasional, Hong Jang-won, Presiden Yoon mencoba "menggunakan kesempatan ini untuk menangkap dan membasmi mereka".
Sebelumnya, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan menyokong Presiden Yoon, mengeklaim partainya telah menerima "bukti kredibel" bahwa Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi kunci atas "tuduhan anti-negara".
Han menyatakan kekhawatirannya bahwa "tindakan ekstrem"—seperti deklarasi darurat militer yang diumumkan Selasa (03/12)—dapat terulang jika Yoon tetap menjabat.
"[Hal ini] akan menempatkan Republik Korea dan rakyatnya pada risiko besar," katanya.