Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mohammed Al Bashir baru-baru ini ditunjuk sebagai kepala pemerintahan transisi Suriah oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Penunjukan ini dilakukan setelah keberhasilan HTS dalam merebut ibu kota Damaskus dan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad yang kini melarikan diri.
Media pemerintah melaporkan bahwa Al Bashir akan memimpin pemerintahan transisi ini hingga 1 Maret.
Profil dan Sosok
Lahir di Jabal Zawiya, Idlib pada tahun 1983, Mohammed Al Bashir adalah seorang insinyur yang memiliki gelar di bidang teknik listrik dan elektronik dari Universitas Aleppo.
Selain itu, ia juga memiliki gelar di bidang Hukum Syariah dari Universitas Idlib.
Al Bashir dikenal tidak hanya karena pendidikan tekniknya, tetapi juga karena pendidikan yang mendalam di bidang hukum dan manajemen.
Ia telah mengambil kursus bahasa Inggris tingkat lanjut dan memiliki sertifikat dalam manajemen proyek serta perencanaan administrasi.
Sebelum terjun ke politik, Al Bashir bekerja di sektor industri, khususnya di pabrik gas milik Perusahaan Gas Suriah sebagai kepala departemen instrumen.
Dia juga telah terlibat aktif dalam pemerintahan lokal, menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Urusan Kemanusiaan di Pemerintahan Keselamatan Suriah (SSG) yang terkait dengan HTS.
Setelah penunjukannya, Al Bashir menyatakan bahwa sudah waktunya bagi stabilitas dan ketenangan di Suriah.
Baca juga: Netanyahu Peringatkan Penguasa Baru Suriah: Jika Nekat Dukung Iran, akan Bernasib Sama dengan Assad
Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah memberikan sejumlah pernyataan mengenai gerakan SSG, terutama selama periode 12 hari yang mengarah pada penggulingan Al Assad.
Dari wawancara dan pernyataan yang dikeluarkannya, bisa dilihat bahwa Al Bashir memiliki fokus yang kuat pada modernisasi proses pemerintahan melalui teknologi, mendorong investasi, dan memperkuat ekonomi lokal.
Dia juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan kemanusiaan ribuan orang yang telantar di wilayah tersebut.
Meskipun Al Bashir belum merinci visi dan strategi khusus untuk pemerintahan transisi, penting untuk dicatat bahwa pendekatannya berorientasi pada reformasi dan modernisasi.