Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah AS akan shutdown atau tutup akhir pekan ini kecuali Kongres segera membuat rencana dan bertindak cepat.
Dilansir NBC News, pendanaan federal akan berakhir saat jam menunjukkan pukul 12:01 dini hari, Sabtu (21/12/2024).
Anggota Kongres dari Partai Republik kembali menyusun rencana setelah miliarder Elon Musk dan Presiden terpilih Donald Trump mengacaukan RUU pertama, dan kemudian rencana cadangan juga gagal disahkan pada Kamis (19/12/2024) malam.
Sementara Kongres memperdebatkan langkah selanjutnya, operasi pemerintah yang diandalkan rakyat dan gaji jutaan pekerja federal masih belum pasti.
Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang penutupan pemerintah AS dan dampaknya bagi warga AS.
1. Apa yang dimaksud dengan penutupan pemerintah?
Konstitusi memberi Kongres kekuasaan atas keuangan, yang berarti hampir semua keputusan pendanaan pemerintah dilakukan di Capitol Hill.
Setiap tahun, Kongres harus mengesahkan RUU pengeluaran sebelum 1 Oktober, yang merupakan awal tahun fiskal baru.
Jika tidak, pemerintah akan kehabisan dana untuk tetap beroperasi.
Jika Kongres gagal bertindak sebelum tanggal tersebut, DPR dan Senat dapat mengesahkan undang-undang yang disebut "resolusi berkelanjutan" untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi dalam jangka waktu singkat.
Pada bulan September, Kongres menetapkan 20 Desember sebagai batas waktu baru setelah memperpanjang pendanaan.
Kini, Kongres harus bertindak sebelum akhir hari Jumat atau akan terjadi kekurangan dana.
Baca juga: Didesak Joe Biden, DPR Amerika Sahkan RUU Anggaran Sementara untuk Mencegah Government Shutdown
Jika itu terjadi, semua fungsi pemerintah yang tidak dianggap esensial akan dihentikan.
2. Bagaimana bisa pemerintah AS terancam shutdown?
Begini cara kerja proses pengeluaran pemerintah:
Komite alokasi di kedua kamar (DPR dan Senat) seharusnya meloloskan belasan RUU pengeluaran yang mencakup berbagai lembaga federal setiap tahun.
Setelah itu, RUU tersebut harus disetujui oleh seluruh DPR dan Senat sebelum diserahkan ke meja presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.