Baca tanpa iklan
Satu di antaranya adalah David Howarth, yang menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilu Inggris pada periode 2010 hingga 2018.
Dalam artikel yang dirilis pada blog pribadinya yang bernama Democracy for Sale pada hari Selasa (24/12/2024), Howarth menyerukan agar ada 'batasan ketat' untuk aturan sumbangan politik di Inggris.
Sosok yang juga pernah menjadi anggota parlemen Inggris dari Partai Liberal Demokrat ini mendesak agar dibuat undang-undang baru yang melarang perusahaan untuk memberikan sumbangan politik sama sekali.
“Keinginan Musk yang tampaknya ingin mendukung Reform UK dengan kekayaan besar miliknya berguna dalam satu hal: membawa kembali fokus pada sistem pembiayaan partai yang cacat di Inggris.”
Dia menambahkan bahwa Inggris membutuhkan batasan ketat pada sumbangan politik dan undang-undang baru yang melarang perusahaan untuk memberikan donasi politik.
“Para pembela sistem saat ini mengatakan bahwa sumbangan tak terbatas tidak masalah selama pengeluaran partai dibatasi selama periode pemilu,” kata Howarth
“Tetapi mengandalkan batasan pengeluaran saja untuk membatasi pengaruh uang dalam politik kita adalah ide yang buruk. Ada terlalu banyak celah yang memungkinkan sejumlah besar pengeluaran lolos." lanjut Howarth.
Baca juga: Elon Musk Isyaratkan Pangkas Staf The Fed: Jumlahnya Tak Masuk Akal
Akademisi dari Universitas Cambridge ini, menilai celah dapat terjadi keran Komisi Pemilihan di Inggris tidak memiliki kontrol ketat dalam pembiayaan kampanye.
Howarth menilai, pemerintah Inggris hanya fokus pada permasalahan tersebut saat periode kampanye sudah dimulai, bukan sebelumnya.
"Hal ini terjadi karena kontrol pengeluaran hanya berlaku selama periode kampanye pemilu yang ditentukan secara resmi." sambungnya
“Sebagian besar waktu, partai bisa mengeluarkan uang tanpa batas. Namun, kita kini hidup di era kampanye yang konstan. Konsep periode kampanye terpisah sudah tidak relevan lagi,” pungkas Howarth.
(Tribunnews.com/Bobby)