TRIBUNNEWS.COM - Sebuah tim investigasi gabungan Korea Selatan telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemberlakuan darurat militer di negaranya.

Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penangkapan.

Tim mengatakan mereka meminta surat perintah atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi.

Permintaan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik Seoul Barat pada Minggu tengah malam, menurut tim yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, polisi, dan unit investigasi kementerian pertahanan.

Para penyelidik mengatakan Presiden Yoon Suk Seol memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya ketika ia mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

Dia diduga memerintahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen yang tidak menyetujui keputusan tersebut.

Yoon membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa penerapan darurat militer adalah sebuah "tindakan pemerintahan" untuk memperingatkan partai oposisi terhadap apa yang ia gambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.'

Yun Gap-geun, salah satu perwakilan hukum Yoon, berjanji akan mengambil “langkah formal” sebagai tanggapan.

Baca juga: Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer

“Itu adalah permintaan dari sebuah lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki (tuduhan pemberontakan),” katanya kepada Kantor Berita Yonhap, mengacu pada CIO.'

Korea Selatan menghadapi peristiwa bersejarah pertama ketika Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengambil peran sebagai penjabat presiden setelah pemakzulan penjabat Presiden Han Duck-soo.

Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan pada hari Jumat setelah Han menolak menunjuk tiga hakim Mahkamah Konstitusi kecuali ada kesepakatan lintas partai.

Choi, seorang pegawai negeri sipil berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun dalam pembuatan kebijakan ekonomi, kini menyandang gelar penjabat presiden, penjabat perdana menteri, dan menteri keuangan yang belum pernah ada sebelumnya.