Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Situasi di Suriah memanas setelah rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan oleh aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada 8 Desember 2024 lalu.
Penguasa baru Suriah, pemimpin HTS Ahmed al-Sharaa (Abu Muhammad al-Julani), mendapatkan tantangan untuk menyatukan faksi-faksi bersenjata di Suriah yang masih enggan bergabung dengan pemerintah baru Suriah.
Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang pro-Turki dan Pasukan Demokratik Suriah Kurdi (SDF) yang didukung AS masih melanjutkan pertempuran di Suriah utara dan timur laut.
Pertempuran dilaporkan terjadi di pedesaan Manbij di wilayah timur Aleppo pada beberapa hari terakhir.
SDF berupaya merebut kembali Manbij setelah dikuasai oleh faksi lain pada awal bulan ini.
Sementara itu, pesawat nirawak Turki menyerang posisi SDF di dekat Bendungan Tishrin.
"Pihak yang bertikai juga saling tembak artileri dan roket, menewaskan enam anggota FSA dan tiga anggota SDF. Setidaknya 18 hari pertempuran telah menewaskan 152 warga sipil dan kombatan," kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.
Di sisi lain, Koalisi Global Anti-ISIS yang dipimpin AS dan SDF mengadakan latihan gabungan di pangkalan Qasrak di pedesaan Hasakeh.
Para pejuang dilatih dalam penggunaan senjata berat dan meningkatkan kesiapan tempur mereka.
Koalisi tersebut terus meningkatkan kemampuan militernya di Suriah utara dan timur, serta rutin mendatangkan bala bantuan militer ke wilayah tersebut, seperti diberitakan Aawsat.
Pada Sabtu (28/12/2024), koalisi yang dipimpin AS itu mendatangkan 50 truk berisi kendaraan lapis baja dan material pendukung logistik.
Baca juga: Mau Tampung Kurdi, Pemimpin HTS Janji Basmi Aksi PKK/YPG: Turki Siap Pasok Listrik ke Suriah
Setelah tiba melalui perlintasan al-Walid dengan Wilayah Kurdistan Irak, truk-truk tersebut menuju ke pangkalan koalisi di Suriah utara dan timur.
AS memandang Unit Perlindungan Rakyat (YPG), yang merupakan unit SDF, sebagai sekutu dekat dalam perang melawan ISIS.
Posisi AS ini memicu ketegangan dengan Turki yang memandang YPG sebagai teroris dan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang karena mengancam kedaulatan Turki.