TRIBUNNEWS.COM - Kepala Dinas Keamanan Presiden (PSS) Korea Selatan, Park Chong-jun resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1/2025).
Surat pengunduran diri Park Chong-jun telah diterima oleh Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok.
Mundurnya Park Chong-jun dari jabatannya terjadi di tengah meningkatnya konflik penangkapan Yoon Suk Yeol.
Park Chong-jun mundur sesaat sebelum diperiksa oleh pihak kepolisian Korsel terkait tuduhan perintangan penyidikan dalam kasus darurat militer Yoon Suk Yeol.
"Park telah mengajukan pengunduran dirinya, dan telah diterima," kata Kementerian Keuangan Korsel dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yonhap.
Park Chong-jun dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat pagi setelah tiga kali mangkir dari pemanggilan.
Ia menolak untuk memenuhi panggilan pertama pada tanggal 4 Januari, dengan alasan tugas keamanan mengharuskan kehadirannya.
Park juga menolak panggilan kedua, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari.
PSS yang dipimpin Park Chong-jun sempat bersitegang dengan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) saat akan menangkap Yoon Suk Yeol.
Dalam upaya CIO menangkap Yoon Suk Yeol, PSS melakukan upaya pengadangan dengan mengerahkan 200 pasukan di depan rumah Yoon pada Jumat, 3 Januari 2025 lalu.
PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan "masuk tanpa izin".
Baca juga: Pengacara Sebut Yoon Suk Yeol Akan Diadili jika Didakwa atau Diberi Surat Perintah Pengadilan
Upaya Kedua Penangkapan Yoon
Polisi pada hari Jumat mengadakan pertemuan dengan komandan lapangan menjelang upaya kedua untuk menahan Yoon Suk Yeol.
Kantor Investigasi Nasional (NOI) memerintahkan para pemimpin tim investigasi polisi Seoul, Provinsi Gyeonggi, dan yurisdiksi lain di wilayah ibu kota untuk berkumpul di kantor pusat NOI guna membahas perencanaan upaya penahanan kedua.
Dikutip dari The Korea Times, para penyidik diyakini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang sudah dikeluarkan untuk Yoon.