TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan apakah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra (39) dicopot dari jabatannya.

Ini adalah buntut dari skandal panggilan telepon yang kontroversial dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Putusan ini berpotensi menjerumuskan Thailand ke dalam ketidakpastian politik baru.

Reuters melaporkan, Paetongtarn diskors dari jabatan setelah percakapan pribadinya dengan Hun Sen bocor ke publik.

Dalam rekaman itu, ia terdengar memanggil Hun Sen sebagai “paman” dan mengkritik seorang komandan senior militer Thailand, menyebutnya sebagai “lawan”.

Ucapan tersebut memicu kemarahan luas dan tuduhan pengkhianatan.

Mahkamah Konstitusi menerima petisi dugaan pelanggaran etika dan akan menjatuhkan putusan pada Jumat (29/8/2025).

Jika dinyatakan bersalah, Paetongtarn akan menjadi perdana menteri kelima sejak 2008 yang dicopot melalui keputusan pengadilan.

Paetongtarn Shinawatra menjabat sebagai PM Thauland sejak 16 Agustus 2024.

Paetongtarn menjadi perempuan kedua dan PM termuda dalam sejarah Thailand.

Ia merupakan bagian dari dinasti politik Shinawatra, sebagai putri bungsu dari Thaksin Shinawatra dan keponakan dari Yingluck Shinawatra—keduanya juga pernah menjabat sebagai perdana menteri

Baca juga: Tunda Ekstradisi 18 Tentara Kamboja, Hun Sen Tuding Thailand Langgar Konvensi Jenewa

Al Jazeera mencatat, intervensi yudisial telah lama membentuk politik Thailand, mulai dari penggulingan pemerintahan pro-Thaksin pada 2008 hingga pelarangan mantan PM Yingluck Shinawatra pada 2014.

Akhir Dinasti Shinawatra?

Para analis menilai kasus Paetongtarn bukan semata masalah hukum, melainkan politik.

Kontroversi ini memperburuk tekanan terhadap dinasti Shinawatra.

Ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, baru saja lolos dari tuduhan penghinaan monarki.