Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Perdana Menteri Israel Netanyahu menyebut Hamas masih memiliki 20.000 pejuang bersenjata, 60.000 senapan, dan ratusan kilometer terowongan di Jalur Gaza.
- Netanyahu sebut pemerintahan baru di Gaza dapat dibentuk jika Hamas menyerahkan senjata dan "dibubarkan".
- Menanggapi kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Netanyahu sebut Israel harus mengambil alih kendali militer di sana.
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menuduh kelompok Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), masih memiliki sekitar 20.000 pejuang bersenjata dengan puluhan ribu senapan Kalashnikov.
Netanyahu mengklaim para pejuang ini masih memiliki sekitar 60.000 senapan yang disimpan dan ratusan kilometer terowongan.
Pemimpin Partai Likud itu menekankan tujuan Israel di Gaza belum sepenuhnya tercapai, yaitu penghapusan total Hamas.
Ia mengatakan pemerintahan baru di Jalur Gaza dapat terbentuk tahun depan jika Hamas menyerahkan semua senjatanya dan dibuat "lenyap."
“Tidak akan ada yang masuk ke sana jika Hamas tetap bersenjata dan mereka akan menembak siapa pun dari pemerintahan baru mana pun,” kata Netanyahu kepada Fox News, Selasa (30/12/2025).
“Semua orang mengerti itu. Saya pikir Hamas juga mengerti. Itulah mengapa mereka tidak mau melakukannya. Karena, Anda tahu, intinya di sini bukanlah untuk bernegosiasi dengan Hamas. Itu bukan tugasnya; tugas mereka adalah untuk lenyap, berhenti, tidak ada lagi," ujarnya.
Israel dan Hamas sebelumnya menyepakati perjanjian gencatan senjata fase pertama yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar, yang berlaku mulai 10 Oktober 2025, namun perundingan menuju fase kedua masih terhambat.
Setelah berkunjung ke kediaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Florida, Netanyahu mengungkap kendala perundingan dengan Hamas adalah masalah senjata.
"Satu kata: pelucutan senjata. Hamas berkomitmen untuk melucuti senjata," kata Netanyahu ketika ditanya tentang hambatan menuju fase kedua gencatan senjata.
Netanyahu mengklaim Israel, yang mendapat aliran pasokan militer besar-besaran dari AS, sebagai negara "terkuat" di Timur Tengah.
Baca juga: Trump Desak Netanyahu Ubah Kebijakan Tepi Barat, Perjanjian Perdamaian Gaza Rusak karena Kekerasan
"Israel muncul dari perang tujuh front yang dipaksakan kepada kita sebagai negara terkuat di Timur Tengah," kata Netanyahu.
Terkait pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza, Netanyahu mengindikasikan ada upaya untuk mendatangkan pasukan internasional, tetapi upaya ini belum berhasil.
Ketika ditanya oleh Fox News tentang peralihan ke fase kedua gencatan senjata Gaza, Netanyahu mengatakan, "Saya pikir kita harus memberinya kesempatan."
Tentara Israel telah membunuh lebih dari 71.200 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.200 lainnya sejak Oktober 2023 di Gaza dalam serangan brutal yang juga meninggalkan wilayah tersebut dalam reruntuhan.
Meski gencata senjata telah berlaku, Israel masih menutup perbatasan dan membatasi bantuan yang masuk ke Gaza, lapor Anadolu Agency.
"Israel Harus Kendalikan Tepi Barat"
Terkait kekerasan di Tepi Barat, Netanyahu mengklaim ia melakukan upaya khusus untuk menghentikan tindakan balas dendam di Tepi Barat yang diduduki.
Perdana menteri itu mengklaim warga Israel menginginkan hidup berdampingan secara damai dengan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.
Meski menyerukan "perdamaian" untuk warga Israel dan Palestina, ia menekankan bahwa Israel harus mengambil kendali militer atas Tepi Barat.
"Kami akan menemukan kembali jenazah sandera terakhir di Gaza dengan segala cara yang diperlukan," kata Netanyahu dalam wawancara lain dengan Newsmax.
Mengenai wilayah separatis Somaliland, Perdana Menteri Israel mengatakan, "Somaliland ingin bergabung dengan Kesepakatan Abraham dan secara demokratis berbeda dari wilayah Somalia lainnya."
"Kami tidak menginginkan eskalasi dengan Iran, dan jika mereka berani menargetkan kami, konsekuensinya akan sangat buruk bagi mereka," katanya memperingatkan Iran, seperti diberitakan Al Jazeera.
Ia menambahkan, Iran harus menerima kenyataan mereka tidak boleh memiliki kemampuan pengayaan nuklir.
Israel memulai perang dengan Iran selama 12 hari dengan menyerang Teheran dan fasilitas nuklirnya pada Juni lalu.
AS terlibat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran untuk membantu Israel, yang disusul dengan serangan balasan Iran terhadap fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan, Iran dan Israel sepakat untuk menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang tersebut.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)