Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Partai berkuasa Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP), membantah keras tuduhan yang menyebut Perdana Menteri Sanae Takaichi sebagai pengagum Adolf Hitler.

Tuduhan tersebut disebut sebagai informasi tidak berdasar alias hoaks yang menyebar luas di media sosial.

Kepala Divisi Humas LDP, Takako Suzuki, dalam pernyataan di platform X pada 22 Februari 2026, menegaskan bahwa tidak ada bukti, laporan, maupun rekam jejak yang menunjukkan Takaichi memiliki pandangan atau kekaguman terhadap Hitler.

Bermula dari Artikel Kebijakan

Kontroversi ini bermula dari artikel media yang membahas arah kebijakan pemerintahan Takaichi setelah kemenangan besar LDP dalam pemilihan umum.

Artikel tersebut menyoroti kemungkinan peningkatan anggaran pertahanan serta wacana peninjauan prinsip non-nuklir Jepang.

Baca juga: Muslim di Jepang Terhimpit Tradisi Kremasi, Pemakaman Tanah Masih Ditolak

Seorang pengguna media sosial kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan tuduhan ekstrem, menyebut Jepang dipimpin oleh sosok yang “mengagumi Hitler”.

Unggahan itu viral dan memicu ribuan interaksi, memperluas perdebatan publik.

Suzuki menegaskan, artikel yang menjadi rujukan perdebatan tidak memuat referensi apa pun terkait Hitler atau ideologi serupa.

Kritik terhadap Pelabelan Otoritarian

Suzuki juga mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang mengaitkan kemenangan besar dalam pemilu dengan tuduhan kediktatoran.

Menurutnya, perolehan kursi parlemen merupakan hasil pilihan rakyat dalam sistem demokrasi.

Melabeli hasil demokratis sebagai “otoritarianisme”, kata dia, merupakan penyederhanaan yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan opini publik.

Ia menilai penggunaan nama Adolf Hitler secara sembarangan sebagai retorika politik sangat tidak tepat, terutama bagi negara yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan kesadaran sejarah.

Seruan Diskusi Berbasis Fakta

LDP menekankan bahwa isu sensitif seperti revisi konstitusi, aturan keadaan darurat, maupun kebijakan keamanan nasional seharusnya dibahas secara terbuka dengan data dan argumen rasional, bukan melalui narasi yang memicu ketakutan.

Suzuki mengingatkan masyarakat untuk menjaga kualitas diskusi publik dan menghindari penyebaran informasi tanpa dasar yang dapat memperkeruh suasana politik.