News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Rusia Vs Ukraina

AS Abstain, Majelis Umum PBB Dukung Resolusi soal Integritas Teritorial Ukraina

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

MAJELIS UMUM PBB - Tangkapan layar YouTube PBB, Rabu (25/2/3036). Dalam peringatan 4 tahun invasi Rusia pada Selasa (24/2/2026), Majelis Umum PBB dukung resolusi yang menyerukan integritas teritorial bagi Ukraina.

“Tetapi pada saat yang sama, kami ingin Presiden Trump mendengar kami sebelum pidato tersebut bahwa, Anda tahu, terlepas dari semua kompleksitas dan tragedi yang terjadi di Ukraina, rakyat Ukraina masih sangat mengandalkan kepemimpinannya," jelasnya.

  • Dubes Ukraina: AS Protes, Khawatir dengan Serangan Ukraina di Laut Hitam

Duta Besar Olga Stefanishyna menyampaikan kekhawatiran AS tentang serangan yang ditujukan ke Rusia yang berdampak pada kepentingan minyak AS.

"Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan ketidaksenangannya atas serangan Ukraina baru-baru ini terhadap pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam, Rusia, yang telah berdampak pada kepentingan minyak AS di Kazakhstan," kata utusan utama Kyiv untuk Washington, Selasa.

Olga Stefanishyna menyampaikan keprihatinan AS pada peringatan keempat invasi brutal Rusia ke Ukraina. 

“Upaya menghubungi ini tidak terkait dengan upaya mendorong Ukraina untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur militer dan energi Rusia. Upaya ini terkait dengan fakta bahwa kepentingan ekonomi Amerika terpengaruh di sana,” kata Stefanishyna kepada wartawan di Washington. 

“Hal itu memang terjadi, dan kami telah mencatatnya," tambahnya.

  • Coalition of the Willing Desak Rusia Setujui Gencatan Senjata Tanpa Syarat

Lebih dari 30 pemimpin dalam Coalition of the Willing , koalisi kelompok yang bersedia mendukung Ukraina, pada hari Selasa mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata tanpa syarat.

Mereka menyerukan Moskow untuk terlibat dalam pembicaraan perdamaian dengan cara yang bermakna, dan untuk menyetujui gencatan senjata penuh dan tanpa syarat.

"Para pemimpin mencatat kerugian besar yang telah dibayar Rusia untuk keuntungan minimal di medan perang, menderita hampir setengah juta korban jiwa hanya dalam tahun lalu," menurut pernyataan itu. 

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer; Presiden Prancis, Emmanuel Macron; dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, termasuk di antara mereka yang bergabung dalam pertemuan virtual dengan Zelenskyy.

  • Ukraina Jatuhkan Sanksi ke 29 Propagandis dan 15 Organisasi Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani dekrit yang memberlakukan sanksi terhadap para ilmuwan Rusia, kepala administrasi pendudukan, serta organisasi yang mendukung perang Federasi Rusia melawan Ukraina, menyebarkan propaganda, dan terlibat dalam distorsi fakta sejarah.

Keputusan itu dirilis dengan Nomor 161/2026 dan dipublikasikan di situs web Kantor Presiden.

Di antara 29 individu yang dikenai sanksi terdapat propagandis Rusia, Alexander Chubaryan. 

Ia adalah salah satu penulis buku teks sejarah sekolah Rusia, yang, dengan gaya propaganda Rusia, membenarkan agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina.

"Juga - sejarawan gadungan Rusia dan pendukung 'dunia Rusia' Alexei Miller dan Artem Lagoysky, yang mengkhianati Ukraina, memasuki dinas penjajah dan memimpin apa yang disebut 'Kementerian Kebudayaan wilayah Kherson' dan membantu Rusia dalam segala hal: mulai dari menyetujui 'dokumen' yang diperlukan bagi penjajah hingga melanggar hak-hak warga Ukraina," bunyi pernyataan itu.

Sanksi tersebut juga menargetkan 15 organisasi dan badan Rusia yang disebut sebagai administrasi pendudukan yang terlibat dalam mendukung perang Federasi Rusia melawan Ukraina, memalsukan fakta sejarah, dan mencuri nilai-nilai budaya dari museum dan cagar alam di Krimea. 

Selain itu, struktur-struktur ini secara ilegal mengambil alih dokumen dari Dana Arsip Nasional Ukraina, lapor Suspilne.

  • Kremlin Selidiki Pavel Durov, Pendiri Telegram yang Dituduh Fasilitasi Terorisme Lewat Platformnya

Telegram dan pendirinya, Pavel Durov, tengah diselidiki otoritas Rusia atas dugaan pelanggaran hukum skala besar dan penolakan menghentikan aktivitas terkait terorisme di platform tersebut.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membenarkan laporan media pemerintah Rossiyskaya Gazeta, yang mengutip materi dari FSB.

Artikel itu menilai “ilusi anonimitas” Telegram telah menarik kelompok radikal, pengedar narkoba, pembunuh, dan teroris, serta menuduh platform tersebut menjadi alat dinas rahasia NATO dan “rezim Kiev” sejak eskalasi konflik 2022. 

Disebutkan pula sejumlah serangan besar, termasuk tragedi di Crocus City Hall, serta pembunuhan Darya Dugina dan Igor Kirillov, diduga dikoordinasikan lewat Telegram. Media itu juga menuduh Telegram mengabaikan ribuan permintaan penghapusan konten ilegal dari Roskomnadzor.

“Sejumlah besar pelanggaran dan keengganan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan pihak berwenang kami telah tercatat,” kata Peskov, seraya menambahkan, “Pihak berwenang terkait sedang mengambil tindakan yang mereka anggap tepat."

Durov membenarkan adanya penyelidikan atas tuduhan “membantu terorisme”, namun menilai tuduhan itu sebagai dalih untuk membatasi akses warga Rusia terhadap Telegram dan menekan privasi serta kebebasan berbicara.

Awal bulan ini, Roskomnadzor memperlambat layanan Telegram hingga patuh pada hukum Rusia.

Di luar Rusia, Durov juga menghadapi proses hukum di Prancis setelah ditangkap di Paris pada 2024 atas tuduhan gagal mencegah aktivitas kriminal di platformnya, tudingan yang ia sebut bermotif politik. 

Saat ini, Telegram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif global, termasuk lebih dari 100 juta di Rusia, lapor Russia Today.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini