Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo ungkap terjadi tren penurunan stunting.

Tahun 2013-2019 rata rata penurunan 1,3 persen per tahun, dan kemudian di tahun 2019 ke 2021 di saat pandemi, penurunan 1,6 persen per tahun.

Baca juga: RegenerASI, Pemberdayaan Ibu untuk Indonesia Bebas Stunting

"Alhamdulillah, tahun 2021 ke 2022 meskipun masih Pandemi (Covid-19), penurunan bisa mencapai 2,6 persen per tahun," ungkap Hasto pada keterangannnya, Senin (9/10/2023).

Walau belum mencapai target, pihaknya optimis stunting bisa berada di angka 14 persen pada tahun depan.

"Kami pun juga masih bisa optimis dimana target 14 persen dengan target penurunan (2023) 3,8 persen per tahun," kata Hasto menambahkan.

Menurutnya, semua pihak perlu mendukung Kementerian Kesehatan dan Kementerian lain dalam upaya mempercepat menurunkan stunting.

Seperti program tambah darah bagi remaja putri, pemenuhan gizi makanan tambahan, dan juga ASI.

Untuk calon pengantin agar sadar melakukan pemeriksaan sebelum menikah.

"Perlu kami sampaikan, kami memantau yang anemia masih 22,3 persen, usianya terlalu muda 13,2 persen, dan terlalu kurus ukuran lingkar lengan terlalu kecil kurang dari 23,5 cm masih 21,2 persen," jelas Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN Ungkap Pentingnya Ubah Perilaku Masyarakat Untuk Cegah Stunting

Hasto juga menegaskan, pihaknya fokus menyosialisasikan edukasi dan menggencarkan komunikasi untuk meningkatkan perubahan perilaku.

Seperti pembuatan sanitasi yang baik, serta memastikan lingkungan tempat tinggal bersih.

Menurut Hasto, hal itu tentu bisa dibantu oleh tenaga kesehatan didampingi juga tim pendamping keluarga.

Hasto melaporkan peran Perguruan Tinggi juga sudah bagus.

Karena seluruh kabupaten kota 85,80 persen. sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi mendapatkan pendampingan terutama dalam menyusun strategi.

Keluarga berisiko tinggi stunting yang mendapat Bapak dan Bunda asuh juga merata meskipun ada beberapa provinsi yang belum.