TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, menyampaikan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk menjadi transmigran sangat besar.
Menurutnya di tahun 2024, masyarakat yang mendaftar untuk menjadi transmigran sebanyak 7.000 Kepala Keluarga, sementara yang bisa diberangkatkan di tahun 2024 oleh pemerintah pusat hanya 121 Kepala Keluarga karena keterbatasan anggaran.
“Peminatnya masih banyak. Jadi tanpa sosialisasi yang masif ternyata dari beberapa warga tetap berkeinginan besar untuk bisa berangkat bertransmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ungkap Wamentrans Viva Yoga saat live wawancara di Radio Suara Surabaya, Kamis (5/12/2024).
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan masih banyaknya minat masyarakat untuk ikut Transmigrasi secara sukarela dari program pemerintah, ini menjadi sesuatu hal yang baik.
Karena wilayah Indonesia yang sangat luas dengan 17 ribu lebih pulau ini belum seluruhnya di huni. Tidak hanya itu, masih banyak juga daerah-daerah yang lahannya subur tapi tidak ada orangnya.
Meski begitu, Wamentrans Viva Yoga menjelaskan bahwa pendekatan transmigrasi saat ini berbeda dibandingkan dengan era pemerintahan masa lalu atau Orde Baru. Jika pada masa Orde Baru pendekatannya bersifat top-down, kini pendekatannya lebih mengedepankan bottom-up.
Baca juga: Bangun Sinergitas dan Kolaborasi, Wamen Transmigrasi Bertemu Para Pengurus PISPI
Oleh karena itu, kerja sama antardaerah, kabupaten/kota menjadi titik prioritas utama Transmigrasi. Apakah kemudian tempat asal Transmigrasi ada yang berminat berangkat, dan kemudian daerah setempat membutuhkan atau tidak warga transmigran.
“Semua akan dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, daerah mana yang mau memberangkatkan transmigran dan daerah mana yang menginginkan warganya bisa berdampingan dengan transmigran yang baru,” ujarnya.
Viva Yoga juga menjelaskan, tujuan dari Transmigrasi sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang longgar merupakan upaya untuk menghindari risiko atau hal-hal yang tidak diinginkan.
“Dengan distribusi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia itu akan dapat menjaga wilayah NKRI,” pungkasnya. (*)
Baca juga: Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BKPM dan Kementrans Gandeng Investor ke Kawasan Transmigrasi