Belakangan publik dihadapkan pada sebuah fenomena yang mengganggu akal sehat sebagai warga negara. Lewat kekuasaannya, pemerintah tengah menyiapkan rencana untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Wacana ini seolah menjadi ujian moral bagi bangsa yang masih bergulat, bahkan sebagian besarnya belum memberi maaf kepada warisan masa lalunya.

Sedang di sisi lain, pemerintah justru sibuk menangkapi dan menggunakan kekerasan terhadap warga negara yang kritis menyampaikan aspirasinya.

Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru ditangkap karena dianggap menghasut peserta demonstran untuk melakukan pengrusakan fasilitas umum. Dan baru-baru ini, dua kerangka manusia yang ditemukan di Kwitang teridentifikasi benar sebagai dua orang demonstran yang hilang sejak aksi demonstrasi di bulan Agustus lalu.

Pemerintah yang memuliakan simbol kekuasaan masa lalu, justru tampak gagap dalam menghadapi warga negaranya sendiri yang menuntut perbaikan kualitas hidup.

Dua fenomena tersebut adalah paradoks yang begitu menyakitkan hati publik. Pemerintah begitu sibuk menyiapkan seremoni penghormatan kepada figur yang lekat dengan tindakan pelanggaran HAM.

Dalam waktu yang sama, pemerintah justru tidak segan menggunakan kekerasan dalam menghadapi warga negara yang tidak memegang senjata apapun. 

Dalam situasi ini, sangat sulit menahan diri untuk mempertanyakan—kepada siapa sejatinya penghormatan ditujukan? Kepada bangsa yang ingin sembuh dari luka sejarah yang belum terobati, atau kepada kekuasaan yang mencoba untuk menulis ulang sejarah masa lalu?

Baca juga: Polri Diminta Tangkap Aktor Kerusuhan Demonstrasi di Jakarta: Jangan Hanya yang di Lapangan Saja

Jejak Kekuasaan dan Luka Kolektif

Soeharto memang pernah memimpin Indonesia dalam periode pembangunan yang sangat panjang. Pertumbuhan ekonomi meningkat, infrastruktur meluas, dan stabilitas politik yang relatif terjaga.

Nyatanya di balik itu semua, tersembunyi kisah panjang tentang kekerasan, pembungkaman, dan korupsi yang mengokohkan pondasi kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan The Smiling General.

Sejarawan Benedict Anderson mengingatkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas ketakutan adalah stabilitas yang rapuh. Ia hanya bertahan selama rakyat dipaksa diam.

Genosida 1965-2966 menjadi awal mula kekuasaan sang The Smiling General—menurut peneliti seperti Robert Cribb dan Ugur Umit Ungor, sekitar 500.000 orang meregang nyawa dalam waktu yang singkat. Dan Human Right Watch menyebut bahwa tragedi tersebut sebagai salah satu pembunuhan massal terbesar di abad 20.

Dua dekade kemudian, tragedi serupa kembali terulang dalam bentuk yang berbeda. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) di tahun 2005 melaporkan bahwa sekitar 102.800 orang tewas akibat kekerasan dan kelaparan selama pendudukan Indonesia di Timor Timur.