Krisis pangan dan energi yang dirasakan saat ini merupakan turunan dari beberapa kejadian global itu.

"Nah, kader-kader PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan mengapa Pak Jokowi mengambil kebijakan kenaikan BBM, karena subsidi kita naik tiga kali lipat. Memilih subsidi negara mengalami kesulitan. Semua adalah pil pahit," urainya.

Baca juga: Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD, Ketua Fraksi PDIP Sebut Hak Bicara Anggota DPR Dilindungi

Menurut Hasto, kebijakan Presiden Jokowi tidak mungkin ingin menyengsarakan rakyat.

Hasto mencontohkan bagaimana Presiden Jokowi berhasil mengambil alih Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur serta membangun kilang-kilang minyak.

"Pak Jokowi turun ke bawah tahu betul masalah rakyat, tidak ada presiden yang punya kegiatan blusukan seperti Pak Jokowi. Jadi, itu dijelaskan bahwa sulit pilihannya, tetapi sebagai pendukung utama kita harus bela rasa dengan persoalan rakyat dan ikut membangun harapan dengan bekerja keras turun ke bawah," jelas dia.

Hasto menerangkan PDIP membela Presiden Jokowi karena itulah bagian dari tanggung jawab sebagai pengusungnya, termasuk isu kebijakan kenaikan BBM ini. Namun, sayangnya, ketika bicara anggaran dan pembangunan, banyak pihak yang berebut.

"PDIP memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk menciptakan legacy, membuat prestasi bagi rakyat. Kemajuan di NTB misanya, sangat terasa, dan jauh dibandingkan presiden sebelumnya, meskipun saat Pilpres, Pak Jokowi tidak mendapat dukungan mayoritas di sini. Namun PDI Perjuangan dan Pak Jokowi menempatkan komitmen untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali. Itu harus dipahami," jelas dia.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat meminta jajaran partainya di NTB untuk merebut kemenangan kembali di Pulau Seribu Masjid itu.

Anggota DPR RI itu menyampaikan kader PDIP harus kembali berjaya ketika masa awal 2000-an lalu.

"Terus turun ke bawah seperti arahan Pak Sekjen. Kita harus menang tiga kali dan target DPR pusat kita dua kursi," jelas dia.