News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bursa Capres

Kesiapan Ganjar Pranowo Jadi Capres Berujung Panggilan DPP PDIP, Pengamat: Ganjar Belum Tentu Salah

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti rapat koordinasi kepala daerah seluruh Indonesia di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022). | Pengamat politik yang juga Founder Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai Ganjar Pranowo belum tentu bersalah meski ia hari ini dapat panggilan DPP PDI-P, imbas pernyataan kesiapannya untuk jadi Capres di Pilpres 2024.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik yang juga founder Cyrus Network, Hasan Nasbi memberikan tanggapannya terkait Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mendapat panggilan dari DPP PDIP sore hari ini Senin (24/10/2022).

Pemanggilan DPP PDIP dilakukan setelah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Atas penyataannya itu Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut dimintai klarifikasinya oleh DPP PDIP.

Menanggapi hal tersebut, Hasan menilai bahwa dalam proses klarifikasi tersebut Ganjar belum tentu bersalah.

Selain itu Ganjar juga belum tentu mendapatkan peringatan dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Untuk proses klarifikasi itu, belum tentu Ganjar bersalah. Belum tentu juga akan dapat peringatan dari partai," kata Hasan dilansir Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Respons FX Rudy Sikapi Pemanggilan PDIP Gara-gara Manuver Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Menurut Hasan, proses klarifikasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik kepada kadernya adalah suatu hal yang diperbolehkan, sehingga tidak perlu diributkan.

Karena klarifikasi ini menjadi salah satu bentuk penertiban organisasi yang dilakukan oleh partai.

Hasan menambahkan, jika nantinya ada kader yang sudah tidak sejalan dengan partainya maka lebih baik kader tersebut mengundurkan diri.

"Jika ada satu atau dua orang kader tertentu dalam sebuah partai, yang merasa sudah tidak sejalan dengan garis dan tertib organisasi, sebaiknya memang dengan gentleman mengundurkan diri dari partai. Itu akan jauh lebih baik."

"Sebab, sebagai organisasi, parpol harus hidup jauh lebih panjang dari usia figur mana pun. Jadi harusnya organisasi tidak mau diacak-acak oleh siapapun," terang Hasan.

Baca juga: Respons FX Rudy Sikapi Pemanggilan PDIP Gara-gara Manuver Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Lebih lanjut, Hasan mengaku mendukung usaha partai politik untuk menegakkan kedisiplinan dalam organisasi, termasuk dengan meminta keterangan dan klarifikasi.

Terlebih di praktek demokrasi di Indonesia memang ditopang oleh partai politik.

Sehingga demokrasi di Indonesia akan bisa berjalan baik jika partai politik memiliki marwah, harga diri, disiplin, dan tertib.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini