Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Irwan Fecho menyebut wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan bentuk mengkhianati reformasi.

Hal itu merespons pernyataan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang meminta agar Pemilu 2024 dipikirkan ulang.

"Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi," kata Irwan dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Respons Pernyataan Bamsoet, Pengamat Tegaskan Tak Ada Alasan Relevan untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPD Demokrat Kaltim itu pun meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut menyetop niatan mereka. Apalagi hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," ucap Irwan.

Karenannya, anggota Komisi V DPR RI itu lantas mengajak semua elemen bangsa mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan mulus tanpa drama.

"Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya," ujar Irwan.

Sebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial.

Menurutnya, melihat hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengalami peningkatan seperti terekam dalam temuan Poltracking Indonesia November 2022.

Diketahui, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?" ucap Bamsoet.
Ia juga menyoroti suhu politik yang kurang baik sehingga Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," ujar Bamsoet.