Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap politisasi identitas agama menjelang Pemilu 2024.

Pasalnya, menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan akan menjadikan agama rentan terlibat dalam konflik sosial.

Sebaliknya Moeldoko menyerukan pentingnya aspek moderasi beragama untuk memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan.

Harapannya agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat karena kohesivitasnya dibangun dalam kesamaan pengertian atas perbedaan-perbedaan yang dimiliki.

Baca juga: Survei Aksara: Partisipasi Politik Kaum Muda di Pemilu 2024 Cukup Tinggi

"Dalam konteks berkebangsaan, jangan lagi bicara mayoritas dan minoritas. Bangsa ini utuh, dibangun bersama-sama. Karena dengan menghilangkan kategori mayoritas dan minoritas, kesempatan untuk menggalang potensi menjadi kekuatan. Seperti ketika pandemi COVID-19 kemarin, kita bahu-membahu bersama untuk pulih. Seandainya gotong royong ini terus dilakukan, bangsa ini akan menjadi kuat (tidak lagi harus menunggu common enemy)," kata Moeldoko, Rabu, (21/12/2022).

Menurutnya dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintahan Presiden Jokowi sangat tegas menyatakan komitmen mendorong implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Pernyataan Moeldoko tersebut juga sekaligus mempertegas pesan pemerintah bahwa agama dapat menjadi solusi jitu atasi krisis global yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia.

Indonesia sendiri pada awal November 2022 lalu telah menyelenggarakan Religion Forum of 20 (R20) yang dihadiri sekitar 464 pimpinan agama-agama dari 32 negara sebagai bagian dari agenda G20.

Moeldoko menjelaskan bahwa dalam pertemuan R20 tersebut disepakati setidaknya 3 hal, yaitu pemimpin agama harus tegas menolak politisasi identitas, para pemuka agama diandalkan untuk membimbing umatnya dalam mengatasi krisis dan agama harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia.

"Mohon bisa bersama-sama kita terlibat secara langsung untuk membangun negara ini. Membangun negara tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tapi butuh peran semua elemen masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Purnawirawan Panglima TNI ini juga menjanjikan pintu Kantor Staf Presiden (KSP) terbuka lebar bagi publik yang ingin berdiskusi dan beraspirasi terkait isu-isu moderasi keagamaan.