TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Airlangga dan Partai Golkar menginisiasi pertemuan lintas Parpol untuk menolak proporsional tertutup, dinilai sebagai upaya menjaga kemajuan demokrasi dan menunjukkan siap menghadapi PDIP di Pemilu 2024.

"Partai Golkar kan dari dulu memang selalu menjadi pesaing PDIP. Kalau sekarang Airlangga dengan Golkar bergabung dengan partai lain menolak proporsional tertutup, tentu Golkar punya harga diri. Golkar kan partai besar, Golkar ingin punya muruah sendiri dan tak ingin menjadi follower PDIP," kata Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin saat dihubungi, Senin (9/1/2023).

Menurut Ujang, Golkar sudah terbiasa berhadap-hadapan dengan PDIP di setiap pemilu.

Terbukti Golkar mendapat kursi parlemen terbanyak kedua di bawah PDIP.

Saat ini, Golkar bersama tujuh partai parlemen lainnya beramai-ramai menolak usulan PDIP soal pencoblosan suara di Pemilu 2024 secara tertutup. 

Usul itu dilontarkan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut pada Februari 2022 lalu. 

"Golkar punya pengalaman terkait dengan persoalan pemilu, kalau Golkar menolak proporsional terutup itu artinya Golkar berpandangan jauh bersama-sama partai lain ingin menjaga klutur demokasi yang sehat," kata Ujang.

Ujang juga mendukung pemilihan wakil rakyat itu dengan proporsional terbuka. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai pemilu dengan sistem proporsional tertutup berpeluang terjadinya nepotisme.

"Mungkin saja mereka mengiginkan caleg-calegnya yang manut dan tunduk patuh pada partai, bisa juga keluarga-keluarganya. itu yang akan terjadi kalau proprorsional terutup dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ujang.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan komitmen mendukung sistem pemilu proporsional terbuka untuk menjaga kemajuan demokrasi yang telah berjalan sejak era reformasi.

Baca juga: Tolak Tegas Sistem Pemilu Tertutup, Politikus Golkar: Jangan Batasi Ruang Partisipasi Rakyat

Airlangga mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi.

"Kalau soal tertutup-tertutup, Golkar sangat berpengalaman. Dulu dengan sistem tertutup Golkar jadi pemenang pemilu. Tapi kita ingin kebersamaan dengan partai-partai lain. Ingin demokrasi maju. Ingin rakyat punya kedaulatan menentukan wakilnya" kata Airlangga sebelum konferensi pers bersama di Hotel Dharmawangsa, Minggu. 
 
“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menjelaskan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan keputusan MK Nomor 22-24/PUU6/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu.