Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN), Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) angkat bicara jika Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mengesahkan sistem Pemilu proporsional tertutup.

Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Riyan Hidayat mengatakan, kelompok muda partainya kemungkinan akan menggeruduk Gedung MK.

"Bahkan, jika sistem proporsional tertutup tetap disahkan oleh MK, bisa jadi kami kelompok muda akan menggeruduk MK," kata Riyan, dalam acara Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Talks bertema "Sistem Proporsional Tertutup, Hambat Anak Muda Berkarya?", di Studio Cikajang, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Bahkan, Riyan mengajak sejumlah perwakilan kelompok muda dari partai lain yang juga menolak penerapan sistem proporsional tertutup.

"Barangkali kita-kita kaum muda bisa bersatu untuk melakukan aksi di depan Gedung MK," jelasnya.

Adapun geruduk atau aksi yang dimaksud Riyan, yakni aksi unjuk rasa sebagai ekspresi kekecewaan penerapan sistem Pemilu tertutup.

Sebelumnya, politisi milenial lintas partai yang terdiri dari organisasi sayap sejumlah partai politik (parpol) menyampaikan sikap penolakan terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup. 

Organisasi tersebut, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Angkatan Muda Ka'bah (AMK), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Adanti Pradipta mengatakan, kelompok muda Partai Golkar memiliki perspektif yang mengarah kepada penolakan sistem proporsional tertutup, khususnya terhadap kaum perempuan.

"Kalau tertutup apa jaminannya perempuan akan dipilih menjadi wakil mereka? Makanya saya lebih memilih terbuka agara bisa mensosilisasikan diri kepada rakyat," kata Adanti dalam diskusi AMPG bertajuk "Sistem Proporsional Tertutup: Anak Muda Terhambat Untuk Berkarya" di Studio Cikajang, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Senada dengan Wakil Ketua kelompok muda Partai Golkar. Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Riyan Hidayat, juga menyampaikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup.

Meski demikian, Riyan mengatakan, perdebatan terkait sistem Pemilu itu bukan soal gender, tapi fokus agar kedaulatan tetap milik rakyat.

Baca juga: Politisi Milenial Lintas Partai Tolak Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

"Perdebatan kita hari ini bukan soal siapa yang diuntungkan, laki-laki atau perempuan. Tapi bagiamana meletakan bahwa kedaulatan itu milik rakyat," tutur Riyan.

Kemudian, sayap pemuda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Khairany Soraya mengatakan, sistem proporsional tertutup hanya akan memindahkan permainan politik uang tidak lagi menyasar rakyat pemilih, tapi di lingkungan internal partai.

"Kalau menurut saya, seandainya sistem proporsional tertutup, itu jadinya akan ada politik uang internal. Misal, saya nyaleg, siapa yag kenal saya. Jadi akan ada, (kasak-kusuk) di internal, "pak saya norut berapa nih?'," ujar Soraya.

Sementara itu, Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi yang pernah menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu Serentak 2019 lalu, menyebut dengan proporsional terbuka Dedek bisa merasakan bagaimana bertarung secara terbuka secara sehat dalam mencari suara rakyat.

"Saya di Pemilu lalu pernah ngbrol-ngobrol dengan Mba Putri Komaruddin, gimana di dapilnya. Dia menceritakan perjuangannya mendekatkan diri kepada kelompk ibu-ibu, UMKM. Nah saya enggak kebayang, gimana kalau tertutup, Siapa yang akan dideketin," kata Dedek.