Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan semua pihak agar menghindari politik uang pada Pemilu 2024.

Cak Imin mengaku pesimis terhadap masa depan para santri dalam Pemilu lantaran politik transaksional yang terus terjadi.

"Karena santri-santri modalnya kurang sementara untuk kompetisi Pileg modalnya harus besar. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menghentikan dan minimal mengurangi money politik di dalam proses pemilihan tahun 2024," kata Cak Imin pada acara bertajuk 'Itjima Ulama Nusantara' di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Cak Imin Optimis PKB Jadi Parpol Papan Atas di Pemilu 2024

Menurut Cak Imin, politik uang bisa diminimalisir apabila semua pihak memiliki loyalitas terhadap Pemilu.

Sebab, kata dia, politik transaksional dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga harus dicegah.

"Salah satu yang efektif dan alhamdulillah untuk kita syukuri adalah loyalitas Pemilu, loyalitas pendukung itu mendorong kebutuhan yang sangat nyata, kesadaran money politik akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari Pemilu akan tercederai," ujar Cak Imin.

Karenanya, Cak Imin berharap para ulama mengeluarkan fatwa melarang menerima amplop dalam setiap Pemilu.

"Harapan kami, doa restu, tausiah, fawa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam ijtima Ulama Nusantara tahun ini agar meneguhkan hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum," ucapnya.

Wakil Ketua DPR RI itu juga berharap agar para mubaligh bisa memberikan pencerahan kepada umat dan seluruh masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis.

Baca juga: Cak Imin Desak Ulama Terbitkan Fatwa Hukum Masyarakat Terima Amplop saat Pemilu 2024

"Ini namanya membutuhkan keseriusan agar kita ingin Pemilu tahun 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi," ungkap Cak Imin.