Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi. 

Pernyataan Dave itu sekaligus merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut delapan parpol bersikap menginginkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 sekadar hore-hore.

"Kami semua yang sepakat di 8 partai itu berlandaskan bahwa kita ini mengawal konstitusi, membela kepentingan rakyat,” kata Dave wartawan usai konferensi pers Refleksi Tahun 2022 dan Harapan Tahun 2023, di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini meyakini, sikap delapan parpol menolak sistem proporsional tertutup untuk melakukan hal terbaik mengawal konstitusi yang telah berjalan sejak reformasi 1998 lalu.  

Menurutnya wacana sistem pemilu proporsional tertutup sama saja mundur ke Orde Lama atau Orde Baru.

"Jangan kita mundur ke orde lama atau orde baru, tapi kita justru maju ke depan. Merefornasi sistem hukum dan membangun demokrasi," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan partainya kukuh menginginkan sistem pemilu tertutup. 

Dia menyebut delapan parpol yang menolak proporsional tertutup hanya sekadar “hore-hore”. 

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini saja hanya untuk hore-hore saja," kata Bambang Wuryanto.

8 Fraksi di DPR Suarakan Penolakan Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup

Delapan fraksi partai politik (parpol) di DPR RI menyuarakan penolakan terhadap wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Delapan fraksi itu yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Baca juga: Inisiasi Tolak Proporsional Tertutup, Golkar Dinilai Siap Hadapi PDIP

Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan delapan elite parpol yang digelar beberapa waktu lalu.