TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo tidak jadi menghadiri
Mayday Fiesta Peringatan Hari Buruh Internasional di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2023).

Ganjar sempat dikabarkan akan menghadiri agenda buruh tetapi batal karena dia dipanggil oleh partainya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2023.

"Beliau dipanggil oleh partainya sehingga tidak bisa datang kesini, harus mempersiapkan kampanyenya," kata Said Iqbal.

Baca juga: Ganjar Ungkap Terimakasih Didukung Konfederasi Buruh di Pilpres 2024, Janji Perjuangkan Agenda Buruh

Iqbal mengatakan partainya belum memberikan putusan final terkait dukungan kepada calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.

Ganjar, kata Said Iqbal, hanya menempati posisi pertama capres dalam Rakernas Partai Buruh.

Namun hasil Rakernas Partai Buruh tersebut, menurut Said Iqbal, tidak menentukan dukungan partainya.

"Belum diputuskan Ganjar Pranowo, jangan salah. Tentang Pak Ganjar nomor satu di rakernas betul tapi belum diputuskan pak Ganjar Pranowo," ujar Iqbal.

Dia menjelaskan mekanisme pemilihan capres yang akan diusung oleh Partai Buruh akan melalui berbagai fase.

Setelah Rakernas, Said Iqbal mengungkapkan akan ada konvensi serta pemilihan melalui presidium sebelum menentukan capres yang diusung.

"Partai Buruh hanya berkoalisi dengan capres yang nanti akan dipilih melalui rakernas, sudah selesai. Melalui konvensi Partai Buruh belum Juni Juli, dan melalui presidium," ungkapnya.

Baca juga: Relawan Buruh Sahabat Ganjar Pranowo Akan Segera Berdiri, Andi Gani: Termasuk di Luar Negeri

Meski begitu, dirinya menegaskan Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan capres yang diusung oleh partai yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan parpol yang setuju dengan Omnibus Law," urai Said Iqbal.

Kemudian Anies Baswedan bacapres yang juga turut diundang disebut Said tak merespons undangan yang telah diberikan.

Sementara Najwa Shihab sebagai capres alternatif Partai Buruh juga tak hadir lantaran memiliki kesibukan lain.

"Pak Anies tidak memberikan respons apapun. Najwa Shihab kami undang, tapi beliau ada kepentingan yang enggak bisa beliau tinggal," kata Iqbal.

Sebagai informasi, dalam Rakernas Partai Buruh, ada empat kandidat bakal calon presiden yang telah ditetapkan.

Empat nama tersebut terdiri dua nama yang telah beredar yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sedangkan dua nama bacapres alternatif yang direkomendasikan adalah Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jurnalis Najwa Shihab.

Baca juga: Presiden Partai Buruh Bantah Ikut Sowan ke Ganjar Pranowo

Ancam Mogok Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melangsungkan pertemuan dengan pemerintah pasca May Day 2023.

"Kami mendapatkan kabar bahwa kita nanti akan ada pertemuan dengan pemerintah setelah May Day ini. Kita akan nantikan keseriusan pemerintah," kata Andi Gani ditemui di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Gani mengungkapkan jika pemerintah tidak serius pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran.

"Tentunya untuk mogok kerja kita sudah pernah melakukan tahun 2012. Kita melakukan selama dua sampai tiga hari. Mogok kerja itu sangat efektif yang mana kenaikan upah sampai 40 persen," tegasnya.

Dikatakan Gani bahwa pihaknya telah membentuk tim hukum untuk menggugat UU Cipta Kerja.

"Kami telah membentuk tim hukum bersama dari KSPSI dan KSPI, sudah memutuskan menggugat Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu kemenangan buruh. Maka kami akan melakukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Kita akan lakukan sebelum 5 Mei 2023," ujarnya.

Sebelumnya Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Pihaknya haqul yakin gugatan tersebut akan dikabulkan.

"Sudah jelas keputusan kami akan menggugat Undang-Undang Cipta Kerja dan kami akan menggugat dalam dua hari ini dan kami akan kawal setiap persidangan," kata Andi Gani.

"Kami yakin Undang-Undang Cipta Kerja akan dibatalkan oleh konstitusi," tegasnya.

Dia menyebut hal yang harus ditekankan adalah perdagangan manusia yang sangat merajalela.

"Tuntutan lainnya perihal perdagangan orang yang sangat merajalela. Tangkap oknum-oknumnya penjarakan mereka dan ungkap semua sindikatnya," jelasnya.

Menurut Andi Gani bahwa setiap tahun ratusan anak tinggal nama saat kembali ke Indonesia.

"Karena setiap tahun ratusan anak di Indonesia dikirim lagi ke Indonesia dalam keadaan meninggal. Kemudian kamu juga menolak upah murah," ujarnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)