Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi buka suara soal ramai-ramai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga cawe-cawe terhadap kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Viva menilai, sikap yang dilakukan Jokowi adalah wajar.

Bahkan kata dia, sejatinya Presiden tidak boleh netral dalam bersikap.

"Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024. Harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," kata Viva dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (9/5/2023).

Pernyataan dari Viva itu mendasar pada masa depan dari pemerintahan mendatang.

Dinilai wajar, karena sikap Jokowi yang beberapa kali bertemu ketua umum partai politik menurut Viva untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan setelahnya.

"Memang apa masalahnya jika presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?" ucap Viva.

Tak hanya itu, langkah Jokowi yang bertemu dengan beberapa ketua umum parpol sehingga ikut memberikan kode-kode sosok nama bakal calon presiden (Capres) juga kata dia tidak menyalahi aturan.

Apa yang dilakukan Jokowi kata Viva Yoga, turut diatur dalam Undang-Undang selagi tidak melebihi kekuasaannya.

"Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan," kata dia.

"Kan pak presiden telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju. Tidak ada larangan dari presiden kepada siapapun untuk ikut berkontestasi," kata dia.

Lebih jauh, Viva Yoga bahkan menilai kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan korban playing victim dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: PAN Sebut Jokowi Korban Playing Victim Dituduh Jegal Figur dan Parpol Tertentu di Pemilu 2024

Viva menegaskan Presiden Jokowi tak pernah melarang siapapun warga negara Indonesia untuk maju dalam kontestasi Pilpres.

"Tetapi sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," kata Viva.